Lebaran CDN

Ini Penyebab Peningkatan Angka Kelahiran dan ‘Stunting’ di Jateng

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Keengganan masyarakat dalam menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), menjadi salah satu penyebab angka kelahiran atau total fertility rate (TFR) di Jateng, masih tinggi. Ditambah kondisi pandemi Covid-19 , juga semakin menambah ketidakmauan masyarakat, untuk pergi ke fasilitas kesehatan dan ber-KB.

Tidak hanya itu, angka pernikahan dini atau di bawah usia di Jateng, masih tinggi. Tercatat per September 2020, ada 9.443 anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten/Kota se-Jateng.

Menikah muda, menjadikan rentang usia subur yang relatif lebih panjang. Hal tersebut berbanding lurus dengan usia reproduksi, sehingga angka kelahiran semakin meningkat.

“Ini memang menjadi kendala di lapangan, untuk itu kita berupaya agar persoalan tersebut bisa diatasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran petugas penyuluh lapangan KB (PLKB). Termasuk juga menjalin kerjasama dengan mitra, seperti melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK), untuk menekan angka kelahiran ini,” papar Kepala BKKBN Perwakilan Jateng, Martin Suanta di Semarang, Jumat (18/12/2020).

Pihaknya pun mendorong masyarakat untuk menggunakan MKJP, sebagai upaya menekan angka kelahiran. Metode ini dinilai jauh lebih efektif dan dipastikan tidak memberi efek samping.

Upaya lain, tambah Martin, BKKBN juga terus memanfaatkan program GenRe untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga berkualitas.

“Kita dorong para generasi muda ini, untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga dengan baik. Setidaknya berusia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 26 tahun bagi laki-laki. Dengan kondisi mental yang sudah stabil, ekonomi yang sudah tertata, diharapkan angka kelahiran pun bisa dikelola dengan baik,” terangnya.

Tingginya angka kelahiran, juga berpengaruh pada kasus stunting atau gizi buruk di Jateng. Apalagi secara nasional angka stunting di Indonesia, berada pada peringkat ke-4 sedunia.

“Secara nasional angka stunting Indonesia berada di 27,7, masih tinggi meski sudah mengalami penurunan. Bahkan kita ini berada di posisi ke-4 dunia terkait angka stunting. Ini tentu juga menjadi persoalan yang harus diselesaikan,” lanjut Martin.

Permasalahan gizi buruk tersebut, disebabkan banyak faktor, namun seringkali berawal dari kehamilan di usia muda akibat pernikahan dini. “Mereka yang hasil di usia muda, di bawah 21 tahun, berisiko melahirkan bayi dengan bobot rendah, yang dapat memicu terjadi stunting akibat kekurangan gizi,” terangnya.

Tidak hanya itu, jarak kelahiran yang tidak diatur hingga permasalahan ekonomi juga bisa menjadi pemicu. “Mereka yang menikah muda, sering kali secara perekonomian juga belum stabil. Akibatnya selama kehamilan, asupan gizinya untuk ibu dan anak kurang, karena keterbatasan ekonomi. Ini bisa menjadi penyebab,” tandasnya.

Koordinator Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) BKKBN Perwakilan Jateng, Nanik Budi, menambahkan masa 1.000 hari pertama kehidupan, yakni 270 hari dalam kandungan, hingga anak usia dua tahun, menjadi masa yang harus diperhatikan dalam hal kecukupan gizi anak.

“Ini menjadi masa-masa krusial bagi tumbuh kembang anak. Kebutuhan gizi harus dipenuhi dan diperhatikan. Oleh karena itu perlu perencanaan usia perkawinan atau jangan menikah di bawah umur, atur jarak kelahiran, hingga jaga asupan gizi selama 1.000 hari pertama kehidupan anak, agar tidak stunting,” tandasnya.

Lihat juga...