Inilah Refleksi Kinerja Kemenkop UKM 2020

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dalam kinerjanya sepanjang tahun 2020 dengan berbagai program strategis pemulihan ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki menegaskan, pelaku UMKM dan kewirausahaan tetap menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional, selama mereka mampu beradaptasi dan bertransformasi.

“Proporsi UMKM yang mendominasi populasi pelaku usaha di Indonesia hingga 99 persen. Dalam pemulihan ekonomi, kami berharap mereka bisa beradaptasi dan bertransformasi pada 2021 mendatang,” ungkap Teten, pada webinar Outlook 2021 bertajuk ‘Outlook 2021 Adaptasi dan Transformasi KUMKM’, di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Pemerintah melalui Kemenkop UKM mempunyai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah memberikan stimulus sebesar Rp123,46 triliun kepada Koperasi dan UMKM.

Menurutnya, stimulus ini bertujuan agar pelaku KUMKM tetap dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

BanPres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) juga telah diluncurkan dengan sasaran kepada 12 juta pelaku usaha mikro berupa hibah modal kerja sebesar Rp2,4 juta per orang.

Banpres ini telah tersalurkan 100 persen, dan juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro untuk plafon di bawah Rp10 juta dengan bunga 0 persen.

Kemenkop UKM juga mendorong inovasi, digitalisasi, dan kepastian badan hukum bagi pelaku UMKM melalui penguatan kelembagaan.

Harapannya, yakni kata Teten, adalah agar pelaku UMKM berperan lebih strategis dalam perekonomian nasional, sehingga dapat lebih mudah dalam mengakses pembiayaan.

“Aspek pembiayaan dititikberatkan, sesuai data Bank Indonesia (BI), 2019 hanya sekitar 20 persen UMKM yang telah terkoneksi pembiayaan formal,” imbuhnya.

Dalam upaya mendorong digitalisasi KUMKM melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan proses bisnis, dan perluasan akses pasar.

Berkaitan dengan digitalisasi, menurutnya, respon masyarakat cukup antusias. Tercatat sebanyak 102.672 masyarakat telah mengakses dan mengikuti kelas daring melalui EDUKUKM.ID dan 10.013 pelaku UKM melalui SPARC Campus yang diselenggarakan oleh LLP-KUKM SMESCO.

Selain itu, ada tambahan 2 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital. Sehingga ada 10,25 juta UMKM yang sudah terhubung dengan ekosistem digital atau sekitar 16 persen dari total populasi UMKM.

“Ini menunjukkan tren ekonomi digital selama pandemi Covid-19, tumbuh positif,” ujarnya.

Tren digitalisasi ini merupakan peluang baru bagi pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19. Yakni menurutnya, di mana porsi ekonomi digital, Indonesia adalah terbesar di Asia Tenggara.

Pada 2025, Google, Temasek mengestimasikan nilai transaksi ekonomi digital mencapai Rp1.826 triliun. Sedangkan pada tahun 2019, BI mencatat nilai transaksi ekonomi digital mencapai Rp 265 triliun.

“Jadi, terlihat jelas dengan ataupun tanpa pandemi, transformasi digital adalah keniscayaan,” tegas Teten.

Selanjutnya, dia mengungkap, dengan telah disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM dan koperasi.

Di antaranya, kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui izin tunggal bagi UMKM, kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan mendirikan Perseroan Terbuka (PT) melalui biaya yang murah.

Juga terkait kepastian legalitas bagi pelaku UMKM. Sedangkan untuk koperasi diberikan kemudahan pendirian koperasi cukup dengan jumlah 9 orang.

Lihat juga...