Inovasi Percepat Pencapaian Target Pembangunan Desa

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengatakan inovasi desa sangat berkaitan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga di desa tersebut.

“Dengan demikian, desa membutuhkan pendampingan dari berbagai pihak, perguruan tinggi dan pemerintah agar terus melakukan percepatan dan inovasi tepat sasaran, sehingga terjadi percepatan dalam proses pembangunan,” kata Mendes Halim, atau yang akrab disapa Gus Menteri, melalui keterangan pers, Jakarta, Jumat (11/12/2020).

Ia mengatakan, inovasi desa sangat dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan di desa itu. Karena itu, guna mendorong peningkatan inovasi tersebut, Kemendes PDTT menekankan pentingnya pemberian kartu komitmen kepada perwakilan desa, yang selanjutnya dapat mereka isi dengan inovasi-inovasi yang ingin mereka wujudkan dalam pembangunan di desa.

Pada 2017, kegiatan tersebut telah dilakukan dan telah menghasilkan inovasi bidang kewirausahaan di 3.837 desa, bidang SDM di 3.011 desa dan bidang infrastruktur di 2.663 desa.

Berikutnya pada 2018, jumlah kegiatan inovasi, terutama bidang infrastruktur, meningkat pesat menjadi 13.647 desa, dengan inovasi bidang lainnya angkanya tercatat masih lebih rendah.

Pada 2018, inovasi bidang infrastruktur bertambah hingga mencapai 13.647 desa, sementara pada 2019, inovasi bidang kewirausahaan yang kemudian dihasilkan hingga di 14.781 desa.

“Ini artinya, inovasi di desa sangat erat kaitannya dengan kebutuhan inovasi bidang pengembangan SDM dan upaya peningkatan ekonomi. Ini sesuai arah kebijakan Dana Desa,” kata Gus Menteri.

Inovasi desa juga berkaitan dengan perencanaan dan arah pembangunan desa. Untuk itu, Kemendes PDTT telah menetapkan arah pembangunan yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustaknable Development Goals/SDGs) Desa, atau disebut SDGs Desa yang memuat 18 target tujuan pembangunan.

Ia menyatakan, bahwa aksi SDGs Desa akan berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian SDGs Nasional, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. (Ant)

Lihat juga...