Kemendag Terbitkan Peraturan Perdagangan Antarpulau

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/12/2020). -Ant

JAKARTA – Kementerian Perdagangan meluncurkan Peraturan Menteri Perdagangan No 92 Tahun 2020, tentang Perdagangan Antarpulau sebagai upaya untuk terus menata aktivitas perdagangan antarpulau, dengan penerapan ekosistem logistik nasional (National Logistic Ecosystem/NLE).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Suhanto, menjelaskan dengan sistem logistik yang terintegrasi, pemerintah dapat dengan mudah memantau dan mengawasi barang yang didistribusikan melalui antarpulau.

“Selain itu, ini juga dilakukan untuk mencegah penyelundupan barang ke luar negeri dan mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri,” kata Suhanto, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (10/12/2020).

Suhanto menjelaskan, Permendag ini merupakan revisi dari Permendag No 29 Tahun 2017 yang dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan perdagangan antarpulau, dengan penerapan NLE sehingga meningkatkan integrasi pasar dalam negeri.

Ada pun Permendag No 92 Tahun 2020 yang diundangkan pada 12 November 2020 ini akan mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan, yaitu pada 10 November 2021.

Suhanto menjelaskan, data perdagangan antarpulau ini dapat digunakan bersama yang dapat dikelola dan digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga, sehingga membantu mengurangi ego maupun tumpang tindih peraturan antarsektor.

“Data dari daftar muatan antarpulau tersebut, juga dapat digunakan sebagai referensi penerbitan ‘shipping instruction’ oleh perusahaan jasa pengurusan transportasi (PJPT)/forwarder,” kata Suhanto

Dengan diundangkannya peraturan ini, pemilik muatan (cargo owner) memiliki kewajiban menyampaikan laporan daftar muatan, yang sebelumnya dikenal dengan manifes domestik.

Lihat juga...