Ketika Nalar Tumpul yang Kebetulan Berkuasa

OLEH HASANUDDIN

KARL R. POPPER, filsuf abad 20 berkata: “Sungguh mudah untuk berbuat kekeliruan, tetapi sebaliknya kita tidak bisa benar-benar merasa pasti, bahwa kita telah melakukan hal yang benar.”

Ketika China tampil secara ekonomi berhasil melakukan lompatan pertumbuhan, dengan sistem politik yang tersentralisasi dalam satu kekuatan Partai Komunis Tiongkok, mereka yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, serta terpana, takjub dengan apa yang dicapai oleh Tiongkok. Mereka menjadikan China sebagai justifikasi untuk mengatakan bahwa demokrasi yang karena tidak efisien dan lamban, tidak sepatutnya lagi diterapkan.

Lalu mereka memberikan pembenaran bahwa suatu pemerintahan yang otoriter, tapi efisien itulah yang mesti ditegakkan, seperti apa yang mereka saksikan di China. Banyak elit politik di negeri kita yang berpandangan demikian. Maka partai-partai pun tertuju perhatiannya kepada Partai Komunis Tiongkok. Mereka belajar ke Tiongkok bagaimana Partai Komunis Tiongkok itu menyelenggarakan pemerintahan diktator mereka untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Pandangan seperti itu sesungguhnya amat sangat keliru. Cobalah amati sejumlah negara makmur lainnya, seperti negara-negara Scandinavia, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan tentu saja Amerika. Negara-negara ini sukses mencapai kemakmuran tidak melalui cara-cara kediktatoran seperti yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok. Bahkan, jika mau sedikit berpikir terbuka, lebih kritis dan tidak menggunakan nalar tumpul, apa yang diraih oleh China, tiada lain adalah buah dari tumbuh suburnya pandangan demokrasi di negara-negara yang terlebih dahulu maju dari Tiongkok.

Liberasi ekonomi di sejumlah negara itulah, yang memungkinkan Tiongkok menjual produk-produk mereka, melakukan invasi ekonomi ke sejumlah belahan dunia. Sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Tiongkok, sekiranya negara-negara tujuan ekspor mereka menerapkan kebijakan proteksionis. Demokrasilah yang memungkinkan aktivitas perdagangan berlangsung dalam neraca yang seimbang. Tanpa perlu melakukan politik dumping sebagaimana yang seringkali dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Demokrasilah yang mendorong industri di sejumlah negara-negara yang lebih dulu makmur bersedia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Kediktatoran di Tiongkok adalah kelemahan paling besar dari negeri tirai bambu itu. Penindasan terhadap etnis Uighur, dengan pelanggaran HAM berat yang massif menyertainya, telah membuat sejumlah negara-negara demokrasi, “menata ulang” pola hubungan mereka dengan Tiongkok akhir-akhir ini.

Pengkhianatan terhadap perjanjian internasional, atas sistem “Dua Pemerintahan” yang disepakati atas Hongkong sebagai syarat pengembalian wilayah itu dari Inggris ke China, serta tindakan tidak bersahabat terhadap kedaulatan Taiwan sangat mungkin akan mengembalikan China ke era tahun 80-an –yang mengemis bantuan internasional untuk mengatasi masalah kemiskinan di negara mereka.

“Kediktatoran yang bijaksana”, demikian yang sering disampaikan atas sikap semena-mena pemerintahan Tiongkok itu, tidak akan membawa China makin berjaya. Sebaliknya justru akan membawa China dalam masalah besar.

Lihat juga...