Korupsi Langgar Hak Asasi Manusia

Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau Kemitraan Laode M. Syarif. -Ant

JAKARTA – Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan atau Kemitraan, Laode M. Syarif, mengatakan praktik korupsi adalah perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia, namun sayangnya jarang dibahas atau dibicarakan.

“Korupsi ini sangat menyengsarakan rakyat dan melanggar HAM,” kata dia diskusi via daring dengan tema Kronik HAM Nusantara dan seruan kebangsaan dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia yang dipantau di Jakarta, Kamis (10/12/2020).

Di Indonesia, ujar eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, tak jarang terjadi praktik korupsi dana bantuan sosial. Padahal, anggaran itu diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang dalam keadaan sulit.

Korupsi bencana tsunami di Aceh pada 2004 melibatkan jumlah yang tidak kecil, bahkan lembaga internasional pun ikut terseret dalam lingkaran praktik korupsi tersebut.

Selanjutnya, bencana alam yang terjadi di Yogyakarta, yakni meletusnya Gunung Merapi, tsunami Jawa Barat dan bencana di Palu juga tak luput dari praktik korupsi yang melibatkan oknum pejabat.

“Seharusnya itu proyek untuk air minum bagi masyarakat Palu, tetapi dikorupsi di Kementerian PUPR,” katanya.

Tidak hanya itu, lulusan Universitas Hasanuddin tersebut juga menyinggung perkara bantuan dana dengan jumlah besar yang hingga kini belum tuntas diselesaikan oleh negara.

“BLBI dan kasus Bank Century hingga hari ini belum selesai,” ujarnya.

Yang paling fenomenal ialah dugaan korupsi bantuan bencana gempa bumi di Lombok dan bantuan sosial Covid-19 dengan tersangka utama Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Pemanfaatan anggaran bantuan sosial oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang seharusnya untuk masyarakat terdampak Covid-19 merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Ia berpandangan, upaya mencapai atau perjuangan HAM di Indonesia sejatinya harus sejalan dengan pemberantasan praktik korupsi. (Ant)

Lihat juga...