Mantan Pimpinan KPK Khawatirkan Banyaknya Investasi dari Cina

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, mengaku khawatir jika Cina menjadi negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, Cina menjadi negara teratas dengan pembayaran yang tidak benar (improper payments) dalam survei masalah US-Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) sepanjang 2011-2020.

“Kalau kita melihat US-Foreign Corrupt Practices Act, lokasi improper payment nomor satunya Cina, disusul Brazil, India, Meksiko, Rusia dan Indonesia,” kata Laode, dalam webinar bisnis di Jakarta, Selasa (8/12/2020).

US-FCPA merupakan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing yang melarang perusahaan dan individu AS untuk membayar suap kepada pejabat asing untuk kesepakatan bisnis lebih lanjut.

Dilansir dari laman http://fcpa.stanford.edu/, survei tersebut dilakukan untuk melihat masalah dalam penerapan US-FCPA, di mana bagan ranking negara dalam survei tersebut menggambarkan negara-negara tempat suap ditawarkan atau dibayarkan, berdasarkan dugaan dalam tindakan penegakan yang dimulai dalam sepuluh tahun terakhir.

Dengan hasil survei tersebut, Laode mengaku khawatir jika investasi Cina datang membanjiri Indonesia.

“Saya sangat takut sedikit, bukan sedikit, tapi takut banyak, when Chinese become the biggest investor in Indonesia (kalau Cina menjadi investor terbesar di Indonesia),” katanya.

Menanggapi kekhawatiran Laode, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi.

Indonesia, katanya, juga memberi perlakuan yang sama bagi semua negara mitra investasi, tidak terkecuali Cina.

“Cina ini negara yang ngeri-ngeri sedap juga, aku jujur saja. Tapi arah kebijakan kita ke depan, tidak boleh ada satu negara yang mengontrol Indonesia dalam konteks investasi. Kita harus memberikan kesamaan pada negara lain juga,” tegasnya.

Kendati demikian, Bahlil mengakui investor Cina memang termasuk yang paling berani dan nekad dalam hal investasi. Berbeda dengan negara lain seperti Jepang yang banyak pertimbangan dalam berinvestasi.

“Contoh, nikel. Hampir semua sekarang smelternya dari Cina. Tapi memang dari sisi mereka, ini yang paling berani. Kalau Jepang itu terlalu banyak penelitiannya. Negara lain juga begitu. Debatnya minta ampun. Memang yang agak nekad seperti kita orang timur ini, ya investor dari Cina. Mereka kerja dulu baru mikir,” jelasnya.

Bahlil juga mengakui tidak semua investor Cina baik dan taat aturan. Karena itu, pemerintah berupaya agar bisa mengikat investor Cina dengan perjanjian berusaha yang jelas, agar tidak menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.

“Sekarang tugas kita adalah bagaimana saat mereka investasi, kita harus ikat mereka dalam perjanjian yang clear and clean, agar kemudian tidak menimbulkan hal-hal yang tidak berorientasi pada kerugian,” katanya.

Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengungkapkan, khususnya di sektor pertambangan, memang dibutuhkan investor yang berani karena sektor tersebut tinggi risiko.

“Nah secara kebetulan, yang beraninya lebih ini ya investor dari Cina. Tapi, jangan juga kita ikuti keberanian ini tanpa mensiasti dengan aturan yang baik. Ini sekarang tugas kita yang harus kita lakukan,” katanya. (Ant)

Lihat juga...