Netralitas ASN Dominasi Pelanggaran Pilkada di Jabar

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Abdullah Dahlan. -Ant

BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, menyatakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) mendominasi jenis pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di delapan kabupaten/kota Provinsi Jabar.

“Kami telah menyelesaikan 202 perkara yang berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran di masa Pilkada Serentak 2020 di Jabar. Dan isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi perkara yang mendominasi ditangani oleh kami,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan, Jumat (11/12/2020).

Menurut dia, dari 2020 perkara tersebut sebanyak 160 perkara dinyatakan sebagai pelanggaran pemilihan dan 42 perkara dihentikan karena bukan merupakan pelanggaran.

Ia menuturkan, jenis pelanggaran pemilihan yang paling banyak terjadi ialah pelanggaran hukum lainnya yang meliputi pelanggaran netralitas ASN dan netralitas aparatur desa.

“Jadi, pelanggaran jenis ini ada 52 perkara yang direkomendasikan Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” kata dia.

Abdullah mengatakan, pelanggaran netralitas ASN di antaranya memberikan dukungan melalui media sosial/masa, melakukan pendekatan/mendaftarkan diri pada salah satu partai politik, menghadiri kegiatan kampanye yang menguntungkan salah satu paslon dan mendukung salah satu paslon dalam kampanye.

Lalu, beberapa di antaranya telah ditindaklanjuti dengan diberikannya sanksi berupa hukuman disiplin sedang, sanksi disiplin ringan dan sanksi moral berupa penyataan secara terbuka.

Lihat juga...