Lebaran CDN

Pakar Digital Soroti Masalah di Balik Pariwisata Indonesia

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Pengembangan pariwisata Indonesia memang diakui merupakan salah satu penyokong ekonomi Indonesia saat ini. Tapi ternyata, dibalik keberhasilan, banyak masalah yang masih harus dibenahi, sebelum Indonesia bisa mampu berdaulat dalam sektor wisata.

Pakar Digital Ekonomi Prof Myra Gunawan menyebutkan alasan pemerintah menjadikan pariwisata sektor strategis prioritas adalah karena merupakan penyumbang devisa ketiga setelah CPO dan Batubara. Kontribusi pada PDB pada 2019 mencapai 5,5 persen dan menyerap 13 juta tenaga kerja.

“Tapi, perlu diingat bahwa PDB dan devisa itu dihitung hanya dengan mengalikan jumlah pengunjung dengan jumlah pembelanjaan. Belum memperhitungkan tingkat kebocoran akibat muatan impor yang tinggi. Khususnya untuk hotel atau sarana pariwisata bintang 4-5 lainnya,” kata Myra dalam acara online pariwisata, Minggu (20/12/2020).

Ia juga menyatakan multiplier effect yang didapatkan dari perkembangan pariwisata di Indonesia, tidak sebesar yang terjadi di luar negeri.

“Secara global memang besar. Tapi di Indonesia ini masih tanda tanya. Karena masih ada muatan impornya dan juga karena rantai di Indonesia ini masih pendek. Produk lokal pun belum optimal terserap,” ucapnya.

Untuk tenaga kerja, ia mengakui bahwa secara angka memang besar. Tapi belum memperhitungkan kelayakannya atau belum masuk Green Jobs.

“Bukan hanya jumlah saja ya. Tapi juga apakah pekerjaan itu layak dan cukup. Karena ada jumlah yang cukup signifikan dari tenaga kerja di bidang pariwisata ini yang tidak berbayar,” ujar Myra.

Tidak berbayar ini, lanjutnya, bisa karena yang bersangkutan bekerja pada bisnis keluarganya atau itu bisnisnya sendiri, sehingga tidak memperhitungkan tenaganya sendiri.

“Yang menjadi pertimbangan lainnya adalah bagaimana pendidikan bisa berperan dalam menjaga kedaulatan negara. Dimana pulau-pulau kecil terluar yang berperan sebagai pagar, cenderung berpindah tangan ke negara lain. Juridis-nya milik Indonesia tapi secara de Facto di bawah kendali negara lain,” ungkapnya.

Lalu, pariwisata sebagai bagian pendidikan berbudaya, yang saat ini belum terlihat.

“Praktek pariwisata yang ada saat ini hanyalah apa yang kita warisi dari zaman kolonial. Perlu dikaji kembali secara seksama. Dimana kita perlu melihatnya dari kacamata bangsa Indonesia sendiri,”

Yang terakhir, Myra menyebutkan Indonesia yang sudah mulai membangun pariwisata sejak lama, sebenarnya masih pendatang baru di kancah pariwisata internasional.

“Sehingga tanpa disadari, Indonesia hanya mengekor dengan praktik pariwisata ala barat. Padahal banyak masyarakat Indonesia yang belum siap atau belum paham benar dengan pariwisata modern yang berlangsung. Hanya mengikuti trend saja,” tandasnya.

Untuk menjawab apakah pariwisata Indonesia ini sudah ada di jalan yang benar, Myra menyatakan perlu bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

“Kalau sudah memahami masalah yang ada, barulah kita mencari solusi. Tidak cukup hanya jumlah wisatawan dan devisa saja. Tapi harus ditetapkan tolok ukur keberhasilan pembangunan kepariwisataan Indonesia,” urainya.

Ia mencontohkan, program yang dijalankan Amerika Serikat pada tahun 1880-1940, See American First, yang berhasil membuat perjalanan domestik menghasilkan devisa lebih besar dibandingkan kunjungan wisman.

“Kondisi Amerika saat itu hampir sama dengan yang terjadi di Indonesia saat ini. Proses industrialisasi menghasilkan kelas menengah yang mampu melakukan perjalanan. Saat itu ada kecenderungan masyarakat Amerika untuk ke Eropa. Sehingga dibangunlah pembangunan infrastruktur dan promosi nasional yang mendorong warga Amerika untuk mendahulukan perjalanan di dalam negeri. Hasilnya adalah penghematan devisa dan mendorong masyarakat Amerika untuk lebih mengenal bangsanya yang beragam,” pungkasnya.

Lihat juga...