Pemerintah Andalkan Pengembangan Kawasan Hortikultura Berbasis Ekspor

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Pemerintah akan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu tumpuan utama pemulihan ekonomi nasional di masa mendatang. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sepanjang pandemi Covid-19, pertanian berhasil berkontribusi sebesar 14,68 persen PDB kuartal III 2020, dan sukses menyerap 38,23 juta tenaga kerja.

Deputi Bidang Pangan dan Agrobisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menyampaikan dari lima agenda prioritas sektor pertanian, pengembangan Kawasan Hortikultura Berorientasi Ekspor merupakan salah satu andalannya.

“Kita akan kembangkan kawasan ini dengan model kemitraan Creating Shared Value (CSV) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan petani,” ujar Musdhalifah, dalam webinar bertajuk Implementasi Smart Farming, Senin (28/12/2020).

Musdhalifah mengungkapkan, konsep pengembangan Kawasan Hortikultura Berorientasi Ekspor tersebut mengatur aktivitas pertanian mulai dari hulu, yakni penyiapan lahan pertanian, hingga ke hilir, yakni pelaksanaan ekspor hasil pertanian.

“Tentunya juga akan didukung oleh berbagai insentif dari pemerintah pusat serta teknologi dari swasta, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kontinuitas produk hortikultura unggulan daerah yang dapat mensubstitusi produk impor, memenuhi kebutuhan lokal maupun pasar global,” jelas Musdhalifah.

Saat ini, kata Musdhalifah, Kawasan Hortikultura telah dikembangkan di sejumlah daerah, seperti Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang pada waktu dekat sudah akan melakukan panen raya. Kemudian di Tanggamus, Lampung, yang sudah berjalan baik selama ini.

“Lalu ada pula di Kabupaten Garut, Blitar, Kabupaten Jembrana, Bali serta di Kabupaten Banyuwangi, Jombang dan Bondowoso. Masih ada lagi sekitar 15 kabupaten yang sudah mengusulkan Kawasan Hortikultura Berorientasi Ekspor,” tandas Musdhalifah.

Di forum yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, menilai salah satu hal yang memang harus segera diatasi di dalam sektor pertanian adalah terkait rantai pasok produksi. Pasalnya, para petani tidak memahami pasar untuk menjual hasil produksinya.

“Makanya, petani itu selalu menjual hasil taninya kepada para pembeli yang menawarkan pembelian cepat. Dan, ini ada dua dampaknya, pertama harganya murah. Ke dua, produksi dilakukan sebelum waktunya,” tandas Dedi.

Menurut Dedi, bila hasil pertanian dipanen sebelum waktunya, akan menimbulkan masalah baru, yakni daya saing produk pertanian para petani lokal tidak akan memiliki daya saing, dan akan sangat kesulitan menembus pasar ekspor karena kualitasnya yang rendah.

“Saya sangat senang bila pemerintah dapat segera mengatasi persoalan ini. Hadir di tengah-tengah petani, beri solusi yang benar-benar menguntungkan, dan yang paling penting, pastikan hasil pertaniaannya terjual, sehingga mereka bisa tersejahterakan,” pungkas Dedi.

Lihat juga...