Pemerintah Dinilai Perlu Segera Benahi Industri Perikanan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Industri perikanan dan kelautan Indonesia dinilai masih menyimpan sejumlah masalah, yang belum tuntas dibenahi oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor di bidang perikanan dan kelautan untuk mencapai optimalisasi industri yang bisa menopang kesejahteraan masyarakat dan ekonomi nasional.

Founder dan CEO Minapoli, Rully Setya Purnama menyebutkan masalah sektor perikanan dan kelautan  ditemukan hampir di semua lini.

“Antara lain perizinan, penyediaan modal kerja, penyediaan sarana prasarana produksi, penyakit, SDM, akses pemasaran hingga logistik,” kata Rully saat dihubungi, Selasa (22/12/2020).

Founder dan CEO Minapoli, Rully Setya Purnama saat dihubungi, Selasa (22/12/2020). -Foto Ranny Supusepa/Dok. Rully SP

Sebagai contoh, ia menyebutkan bahan baku pangan masih bergantung pada impor.  “Atau masalah sumber daya manusia yang tidak capable,” ucapnya.

Ia mengakui bahwa pemerintah memang sudah melakukan perbaikan di berbagai sektor. Tapi, belum ada hasil yang signifikan.

“Untuk mengatasi hal tersebut, ia menyebutkan perlunya penggerak dan keseriusan yang kuat dalam membangun sinergi dan kolaborasi lintas stakeholders. Keterlibatan anak muda atau generasi milenial juga bisa menjadi salah satu terobosan alternatif. Selain itu kita juga perlu melibatkan SDM non perikanan untuk bisa membantu industri perikanan,” ucapnya.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi, saat dihubungi terpisah, juga mengakui bahwa masalah yang ada di Indonesia adalah konektivitas antara sentra produksi atau pengumpulan dan sentra distribusi, industri dan konsumsi belum terbangun secara efisien, keterbatasan infrastruktur dan penyedia jasa logistik di sentra perikanan, kualitas SDM pelaku usaha perikanan dan keterbatasan teknologi informasi untuk logistik perikanan.

“Pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi perizinan investasi, mempermudah akses pendanaan kepada nelayan yang mayoritas pengusaha mikro serta kecil dan menengah, memberdayakan koperasi, membangun infrastruktur pendukung, dan mengimplementasikan jaring pengaman sosial untuk nelayan dan pekerja sektor perikanan,” ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, juga perlu membantu penyerapan produk perikanan dengan memperbaiki akses pemasaran hasil produksi perikanan melalui sistem data yang terintegrasi. Sistem tersebut mencakup data produksi perikanan, jaringan, serta kapasitas sarana dan prasarana, sehingga dapat mendorong pertumbuhan nilai tukar nelayan di berbagai daerah.

“Selain itu, perlu sosialisasi penerapan protokol kesehatan bagi nelayan serta jaminan kualitas kebersihan dan kesehatan produk perikanan,” pungkasnya.

Lihat juga...