Pemerintah Masih Harus Kerja Keras Turunkan Kasus Stunting

Editor: Koko Triarko

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, -Dok: CDN

JAKARTA – Pemerintah masih harus bekerja keras untuk menekan kasus stunting di Tanah Air, yang tingkat prevalensinya berada di angka 27,67 persen (2019), cukup jauh di atas batas maksimal yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yakni kurang dari 20 persen.

Tahun ini, pemerintah telah menargetkan penurunan kasus stunting di angka 24,1 persen, dan pada tahun depan mampu lebih ditekan penurunannya pada level 21,1 persen.

“Menurut Bank Dunia, stunting dan berbagai masalah gizi ini diperkirakan berkontribusi pada penurunan sekitar 3 persen PDB setiap tahun. Sebab itu, pencegahan dan penurunan stunting adalah salah satu investasi kunci dalam pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran yang diterima Cendana News, Jumat (4/12/2020).

Di Indonesia, upaya penurunan stunting telah menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun, baik dari segi capaian penurunan angka prevalensi maupun dari segi pengembangan program.

“Angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia menurun dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 27,7 persen pada 2019,” tandas Menkeu.

Angka tersebut ditargetkan terus menurun, dan pada akhirnya bisa menjadi 14 persen di 2024. Untuk mencapai target tersebut, menurut Menkeu pengalokasian dan penggunaan anggaran harus diutamakan pada program yang secara nyata menghasilkan output yang berkontribusi terhadap pencapaian outcome.

“Program pencegahan stunting pun terus dikembangkan melalui penajaman dan perluasan intervensi pada kabupaten/kota, dengan prevalensi dan jumlah balita stunting yang tinggi (lokasi fokus), mulai dari 100 kabupaten/kota pada 2018 hingga mencapai 260 kabupaten/kota pada 2020, untuk kemudian diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada 2024,” jelas Menkeu.

Pengembangan program juga diupayakan melalui peningkatan konvergensi program antar K/L serta sinergi antara pusat dan daerah. Sehingga, pengalokasian anggaran dapat digunakan untuk program dan kegiatan yang berkontribusi pada upaya percepatan penurunan stunting secara terintegrasi, dalam rangka mencapai target penurunan stunting sebesar 14 persen pada 2024.

“Pada tingkat Pemerintah Pusat, program percepatan penurunan stunting, khususnya melalui belanja K/L, telah diatur pengelolaannya secara menyeluruh mulai tahap perencanaan, penganggaran, pemantauan, sampai dengan evaluasi program,” papar Menkeu.

Pada kesempata itu pula, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, memaparkan lima pilar strategi nasional (Stranas) stunting, yakni; Komitmen dan Visi Kepemimpinan; Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; Konvergensi Program Pusat, Daerah, dan Desa; Ketahanan Pangan dan Gizi; dan Pemantauan dan Evaluasi.

“Melalui strategi tersebut, langkah perubahan yang signifikan dengan menggunakan pendekatan konvergensi dengan sinkronisasi antarprogram, baik di level nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, diharapkan dapat memastikan sasarannya tepat menjangkau rumah tangga dengan ibu hamil dan anak berusia 0-23 bulan, ibu menyusui dan anak berusia 24-59 bulan, serta remaja putri dan calon pengantin,” kata Suharso.

Lihat juga...