Pemerintah Percepat Pengembangan Industri Alkes Dalam Negeri

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Industri alat kesehatan selain mampu menyokong layanan kesehatan suatu negara, juga dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan ekonomi negara. Sehingga, tak salah jika pemerintah saat ini begitu giat melakukan percepatan pengembangan alat kesehatan.

Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan (Kemenkes), DR. Apt. I Gede Wirabrata, M.Kes., menyatakan alat kesehatan merupakan instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan (Kemkes) DR. Apt. I Gede Wirabrata, M.Kes., dalam rangkaian talkshow online Perayaan Ulang Tahun BATAN, Selasa (1/12/2020). –Foto: Ranny Supusepa

“Selama ini memang alkes kita sebagian besar masih impor, 90 persenlah. Untuk alkes berbasis teknologi nuklir, angkanya di atas 94 persen. Karena itu, pemerintah melalui Inpres No.6/2016 sudah melakukan upaya percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Dengan target pangsa pasar impor menurun hingga 45 persen, nilai pasar lokal meningkat dari Rp12 triliun ke Rp130 triliun dan jenis alkes lokal dari hanya 60 item menjadi 400 item,” kata Wira dalam rangkaian talkshow online Perayaan Ulang Tahun BATAN, Selasa (1/12/2020).

Ia menyatakan, percepatan ini melibatkan 12 kementerian dan lembaga, yaitu Kemenko Ekonomi, Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kemristekdikti/BRIN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, BKPM, BPOM dan LKPP.

“Ada pun langkah-langkah yang kita ambil diwujudkan dalam rencana aksi yang meliputi memfasilitasi pengembangan industri farmasi dan alkes, mendorong dan mengembangkan litbang sediaan farmasi dan alkes, mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui e-catalog, membangun sistem data dan informasi yang terintegrasi, menyederhanakan sistem dan proses perizinan serta berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan sebagai payer dan memperluas kontrak,” paparnya.

Secara teknis, rencana aksi ini akan dibagi berdasarkan klasifikasi teknologi yang dikembangkan. Yakni, Low Tech, Medium Tech dan High Tech.

“Untuk Low Tech, pada 2016-2020, ada beberapa produk yang muncul, seperti implan ortopedi, bare metal stent, kursi gigi, disposable syringe dan fetal doppler. Untuk medium tech di 2020-2024, seperti drug eluting stent, IUD, Spirometer dan keratometer. Dan, pada high tech di periode 2025-2035, ada produk implant hip and Knee, Pacemaker, Dermafiller dan Endoscopy,” ucapnya.

Dari sisi izin edar, pemerintah juga mulai berpindah ke sistem digital dan hanya membutuhkan waktu singkat untuk melakukan pendaftaran.

“Contohnya, kalau dulu untuk mengajukan perizinan itu bisa 20-25 hari, sekarang hanya butuh beberapa hari saja. Bahkan untuk perizinan hand sanitizer, bisa dalam hitungan jam saja. Semuanya diatur berdasarkan risiko yang mungkin timbul saat digunakan konsumen,” kata Wira.

Khusus untuk radiologi, ia menyatakan memang masuk dalam prioritas industri alat kesehatan periode 2020-2024 dan 2025-2035.

“Untuk radiologi ini, alurnya itu sebelum produk radiologi diproduksi atau sebelum produk radiologi diimpor, harus ada izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN. Setelahnya baru mengajukan izin edar ke Kemenkes, baru bisa dipasarkan,” ucapnya.

Ia meminta kepada semua pelaku industri dan pelaku riset untuk selalu berkoordinasi dengan pihaknya, dalam mengembangkan alkes maupun peralatan kesehatan rumah tangga.

“Sehingga diharapkan kita bisa meningkatkan produksi alkes lokal dan meraih peluang untuk masuk ke pasar internasional, terutama yang memiliki standar mutu seperti negara kita. Misalnya, ke negara-negara ASEAN yang memang memiliki kesepakatan standar mutu yang sama,” pungkasnya.

Lihat juga...