Penanganan Perubahan Iklim Program Prioritas Nasional

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Indonesia berkomitmen tinggi dalam penanganan perubahan iklim dan menjadi program prioritas nasional. Semua kementerian dan lembaga pun memiliki mandat untuk melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahaan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Dian Lestari, mengatakan, Indonesia telah berkomitmen untuk menanggulangi perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan sumber daya sendiri. Serta sebesar 41 persen dengan bantuan internasional di tahun 2030.

Komitmen ini telah dituangkan dalam dokumen National Determined Contribution (NDC) yang merupakan tindak lanjut Paris Agreement yang disahkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United National Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Komitmen Indonesia untuk menanggulangi perubahan iklim juga menurutnya, semakin dipertegas dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Dimana upaya penanganan perubahan iklim menjadi salah satu prioritas nasional,” ungkap Dian, pada acara virtual tentang penanganan perubahan iklim di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Upaya penanganan perubahan iklim terefleksi dalam tiga program pembangunan. Yakni sebut dia, program kualitas peningkatan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Rencana tersebut ditindaklanjuti dengan alokasi dana publik pada kegiatan kementerian dan lembaga yang memiliki mandat untuk melaksanakan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

“Guna mewujudkan capaian komitmen tersebut, Indonesia perlu secara transparan mengukur nilai anggaran penanganan perubahan iklim,” ujarnya.

Untuk itu, menurutnya, sejak tahun 2016 Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), telah mengembangkan mekanisme pengadaan anggaran. Tujuannya untuk mengarus-utamakan anggaran nasional yang berkolerasi dengan dampak perubahan iklim.

Hal ini dilakukan dengan menandai semua pengeluaran kementerian dan lembaga yang sesuai dengan kebijakan perubahan iklim nasional.

Penanganan anggaran diatur dalam peraturan Kemenkeu Nomor 94 tahun 2017 dan telah terintegrasi ke dalam sistem perencanaan nasional. Yakni dalam aplikasi dan kolaborasi kerja serta informasi kinerja anggaran.

Penandaan mitigasi dan perubahan iklim termasuk dalam 2 dari 7 tematik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama dengan pendidikan, infrastruktur, kerjasama selatan-selatan, dan lainnya.

Dian menegaskan, bahwa pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pada tahun 2018, Indonesia menyampaikan estimasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030 mencapai 247,2 miliar US$D atau sekitar Rp 3461 triliun.

“Dengan demikian kebutuhan per tahun mencapai sekitar Rp 266,2 triliun,” ungkapnya.

Data anggaran ini menurutnya, akan memudahkan untuk mencari sumber pembiayaan penanganan perubahan iklim di Indonesia.

Terkait anggaran perubahan iklim ini, pemerintah telah menerbitkan Green Sukuk atau sukuk hijau.

Tercatat tahun 2018 hingga 2020 telah menerbitkan green sukuk senilai 2,9 miliar US$D untuk menangani sejumlah sektor yang memenuhi kerangka sukuk hijau.

“Yaitu, transportasi berkelanjutan, sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, energi dan ketahanan terhadap perubahan iklim,” tutupnya.

Lihat juga...