Pengamat: Pembangunan PEN Harus Kedepankan Aspek Lingkungan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya mengimbau pemerintah dalam pembangunan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak boleh mengesampingkan aspek lingkungan. Jika kebijakannya tidak berpihak pada lingkungan, hal itu tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan.

“Pembangunan yang mengedepankan aspek lingkungan, itu akan mendorong ekonomi berkelanjutan. Jadi pemerintah dengan berbagai kebijakannya harus memperhatikan lingkungan,” ungkap Berly, kepada Cendana News saat dihubungi, Rabu (16/12/2020).

Pembangunan yang sifatnya business as usual menurutnya, akan sangat membahayakan lingkungan. Maka itu, kebijakan pemerintah jangan hanya memikirkan manusia sebagai penggerak roda perekonomian saja.

Namun persoalan kerusakan alam dan lingkungan dalam jangka panjang yang mungkin terjadi di Indonesia, itu harus diatasi dari sekarang dengan kebijakan penyelamatan lingkungan.

Dia menyarankan agar pemerintah harus melakukan banyak upaya menghentikan deforestasi. Karena deportasi hutan primer, pertambangan, dan  perhutanan telah menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan ini berkonstribusi pada peningkatan kontak fisik antara satwa liar yang membawa fatogen dengan manusia.

Seperti yang  terjadi di Thiongkok, dimana ada virus berasar kelelawar liar masuk ke tubuh manusia dan akhirnya berdampak kepada seluruh dunia.

“Hilangnya hutan itu bisa meningkatkan intensitas kontak fisik satwa liar dengan manusia. Ya, seperti yang terjadi saat ini virus Covid-19 yang berasal dari kelalawar yang habitatnya sudah rusak,” tukasnya.

Terkait aspek lingkungan, jelas dia lagi, Indonesia akan menghadapi tantangan yakni naiknya permukaan air laut. Hal ini terungkap dalam laporan New Elevation Data Triple Estimates of Global Vulnerability To Sea-Level Rise and Coastal Flooding 2019.

Yakni dalam laporan itu sebut Berly, pada tahun 2050 sebagian besar permukaan laut di seluruh dunia akan naik di ketinggian 50 sentimeter sampai 1 meter.

“Diprediksi 340 juta orang akan tinggal di bawah permukaan laut,” ujar Berly Martawardaya yang merupakan Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Apalagi menurutnya, Indonesia adalah negara yang paling terpengaruh karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang padat.

“Bukan cuma pulau-pulau kecil ya, tapi pantura banjir rob sudah dialami kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya. Nah, kemungkinan akan makin terdampak,” tukasnya.

Sehingga menurutnya, tantangan besar tentang lingkungan kedepan ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk bergerak dengan kebijakannya mengantisipasi.

Dampak lainnya, Indonesia juga akan menghadapi krisis air. Ini tercatat dari survei, bahwa 1 dari 10 orang di Indonesia tidak dapat mengakses air bersih.

Meskipun 10 persen pasokan air Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Namun menurut Berly, pasokan air tersebut tidak seimbang dengan jumlah  penduduk yang tinggal di Pulau Jawa.

“60 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dan makin lama makin padat. Tapi pasokan air tidak berubah cuma 10 persen saja. Ini tantangan yang harus direspon pemerintah,” ujarnya.

Kerusakan Iingkungan menurutnya, sudah tidak bisa lagi ditunggu. Karena negara maju saja sudah melakukan green stimulus.

Sedangkan Indonesia masuk tiga negara besar yang konstribusi terhadap pelestarian lingkungannya masih kecil.

“Maka itu, program PEN harus fokus tidak hanya pada industri dan manusia saja, tapi juga pelestarian alam diikutsertakan,” tutupnya.

Lihat juga...