Pengamat: Pendidikan Indonesia Dipaksa Digital karena Pandemi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai akibat pembatasan sosial berskala besar, dinyatakan memaksa sistem pendidikan Indonesia untuk melompat  ke dunia digital. Mau atau tidak, suka atau tidak suka, mampu atau tidak mampu, para pendidik, peserta didik dan orangtua harus menjalankannya selama masa pandemi.

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji menyatakan pembelajaran digital ini merupakan dampak positif dari pandemi COVID 19.

“Saya rasa positif. Karena mendorong pendidikan Indonesia berubah. Dari konvensional menjadi digital,” kata Indra saat dihubungi terkait rekapitulasi pendidikan Indonesia selama 2020, Kamis (31/12/2020).

Anggapan positif ini muncul, menurutnya, karena beberapa kajian menunjukkan kalau Indonesia tertinggal jauh terkait kesiapan pendidikan Indonesia dalam menghasilkan anak didik yang sanggup menghadapi tantangan global.

“Salah satunya kajan Centre for Education Economics (CfEE), sebuah lembaga kajian yang berasal dari Inggris, pada tahun 2018 menyatakan kalau anak Indonesia baru siap menghadapi tantangan abad 21 pada abad 31,” ucapnya.

Indra mengakui perubahan dari sistem konvensional ke sistem digital bukannya mudah untuk dijalani. Tapi digitalisasi sudah merupakan keharusan di era ini.

“Kita lihat saja, penggunaan teknologi sudah tidak bisa dihindari saat ini. Semua profesi membutuhkan gadget untuk bekerja. Jadi sudah seharusnya dunia pendidikan menyelaraskan sistemnya. Sehingga peserta didik terbiasa dengan sistem ini,” ungkapnya.

Harapan besar muncul saat Nadiem Makarim diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena Nadiem merupakan pemimpin perusahaan digital yang dianggap mampu mengimplementasikan digitalisasi ke dunia pendidikan.

“Fakta di lapangan, mas menteri malah menyerah. Saat pandemi masih berlangsung, yang juga dinyatakan oleh epidemiolog masih berbahaya untuk melakukan tatap muka, mas menteri menyerah dengan rencana pembukaan pembelajaran tatap muka di Januari 2021,” ucap Indra.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dinilai rendah dalam hal kerja sama dengan organisasi pendidikan lainnya dan tidak kreatif.

“Ini bukan mengada-ngada. Saya bicara dengan dinas-dinas pendidikan. Kata mereka tidak ada komunikasi dari kemendikbud tentang apa yang mau dibuat. Dan lihat juga, sejumlah organisasi pendidikan juga mundur dari POP. Selama masa mas menteri menjabat, tradisi rembuknas, pertemuan antara kepala dinas pendidikan dan pejabat mendikbud juga hilang,” tandasnya.

Lihat juga...