Pengamat Sarankan Jalur Hukum Selesaikan Sengketa Lahan PTPN-Rizieq

Ilustrasi -Dok: CDN

JAKARTA – Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Universitas Tarumanagara, Jakarta, Ahmad Redi, mengatakan sebaiknya sengketa lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan Rizieq Shihab diselesaikan secara hukum.

“Penyelesaian sengketa hak atas tanah sebaiknya diselesaikan ke pengadilan, untuk memastikan siapa yang secara hukum memiliki hak atas tanah tersebut,” kata Ahmad Redi di Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Lahan seluas 30,91 hektare di Desa Kuta, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, yang dibangun pesantren menjadi objek sengketa antara pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Menurut Ahmad Redi, jalur hukum harus ditempuh untuk menyelesaikan sengketa. “Jalur hukum mesti ditempuh karena klaim dua pihak ini mesti diuji atau dinilai kepastian hukumnya oleh pengadilan,” katanya.

Dia menjelaskan, dalam hukum agraria, siapa yang memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, ialah yang berhak atas tanah tersebut.

Lihat juga...