Peran Strategis BPIP dalam Menanggulangi Radikalisme

OLEH YASSIR ARAFAT

INDONESIA adalah negara hukum. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berlangsung di Indonesia didasarkan atas hukum atau konstitusi. Lahirnya negara hukum banyak dipengaruhi oleh berbagai ideologi, falsafah bangsa, maupun keadaan suatu negara. Terlihat juga dari faktor sejarah yang mempengaruhi Indonesia sehingga tercipta negara hukum.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang heterogen. Hal ini tergambar dari keberagaman suku, adat-istiadat, budaya, agama, dan lainnya sebagai potensi kekayaan bangsa. Dalam keberagaman tentu terdapat perbedaan. Pada hakikatnya perbedaan merupakan sunnatullah. Sehingga merupakan sesuatu yang wajar, sebagai rahmat Allah SWT yang patut kita syukuri. Apabila tidak disikapi dengan bijak dan arif, ada kalanya perbedaan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik. Namun, jika perbedaan diartikan sebagai sebuah kekayaan yang indah dan harmonis potensi konflik dapat diredam.

BPIP dan Internalisasi Ideologi Pancasila

Teoritisasi dari pembentukan state auxiliary organs tidak lepas dari perkembangan demokratisasi. Adanya transisi pemerintahan dari diktator-otoritarian ke demokrasi yang terjadi di berbagai negara, telah melahirkan organ negara baru. Menurut Huntingtonian, kelahiran organ-organ baru tersebut sebagai respon penyesuaian negara dalam mempertahankan penerapan asas trias politica (Trisulo: 2012).

Lahirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disingkat BPIP) dimaksudkan untuk membantu tugas Presiden dalam bidang penguatan dan pembinaan ideologi Pancasila. Pemerintah berupaya untuk mempertahankan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan konsideran Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018, tujuan dibentuknya BPIP adalah untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap warganegara, kelompok masyarakat, institusi pemerintah maupun swasta.

Keberadaan BPIP menjadi bukti adanya political will pemerintah tentang pentingnya menghadirkan kembali sekaligus “membumikan” nilai-nilai ideologi Pancasila. Di era disrupsi ini, eksistensi BPIP memiliki peranan yang sentral dan strategis, untuk mengeliminasi lunturnya nilai historis bangsa yang saat ini mulai tergerus. Selain membantu tugas Presiden, seharus BPIP juga harus responsif terhadap persoalan yang dialami bangsa terutama dalam menjaga ancaman dari ideologi lain. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Perpres No. 7 tahun 2018, BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut Andrew (2016), eksistensi ideologi dalam suatu negara sangat strategis dan fundamental. Sebagai perangkat ide, gagasan dan cita-cita ideologi menjadi fondasi bagi negara untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. Ideologi dapat memberikan energi positif bagi negara bila dipahami dengan baik. Sebaliknya, ideologi juga menjadi alat untuk mengganti sistem kekuasaan yang berlaku dalam suatu negara. Oleh karena itu, harus ada interpretasi yang sama terhadap ideologi Pancasila.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila menjadi nilai dasar normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai fundamental untuk me-review keabsahan praktik penyelenggaraan negara dan pembuatan kebijakan. Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa (way of life) sehingga menjadi pedoman dan tuntunan dalam semua aspek kehidupan. Meskipun Pancasila tidak lagi menjadi asas tunggal, akan tetapi perilaku seseorang, kelompok, organisasi dan institusi harus selaras dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Namun akhir-akhir ini, dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi deviasi terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Baik berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari esensinya. Oleh karena itu, peranan BPIP sangat dinantikan untuk melakukan pembinaan dan “pembumian” nilai-nilai Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi disrupsi dan disorientasi terhadap nilai-dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Membangun Relasi yang Sinergis

Lihat juga...