Peran Strategis BPIP dalam Menanggulangi Radikalisme

OLEH YASSIR ARAFAT

INDONESIA adalah negara hukum. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berlangsung di Indonesia didasarkan atas hukum atau konstitusi. Lahirnya negara hukum banyak dipengaruhi oleh berbagai ideologi, falsafah bangsa, maupun keadaan suatu negara. Terlihat juga dari faktor sejarah yang mempengaruhi Indonesia sehingga tercipta negara hukum.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang heterogen. Hal ini tergambar dari keberagaman suku, adat-istiadat, budaya, agama, dan lainnya sebagai potensi kekayaan bangsa. Dalam keberagaman tentu terdapat perbedaan. Pada hakikatnya perbedaan merupakan sunnatullah. Sehingga merupakan sesuatu yang wajar, sebagai rahmat Allah SWT yang patut kita syukuri. Apabila tidak disikapi dengan bijak dan arif, ada kalanya perbedaan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik. Namun, jika perbedaan diartikan sebagai sebuah kekayaan yang indah dan harmonis potensi konflik dapat diredam.

BPIP dan Internalisasi Ideologi Pancasila

Teoritisasi dari pembentukan state auxiliary organs tidak lepas dari perkembangan demokratisasi. Adanya transisi pemerintahan dari diktator-otoritarian ke demokrasi yang terjadi di berbagai negara, telah melahirkan organ negara baru. Menurut Huntingtonian, kelahiran organ-organ baru tersebut sebagai respon penyesuaian negara dalam mempertahankan penerapan asas trias politica (Trisulo: 2012).

Lahirnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disingkat BPIP) dimaksudkan untuk membantu tugas Presiden dalam bidang penguatan dan pembinaan ideologi Pancasila. Pemerintah berupaya untuk mempertahankan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan konsideran Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018, tujuan dibentuknya BPIP adalah untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap warganegara, kelompok masyarakat, institusi pemerintah maupun swasta.

Keberadaan BPIP menjadi bukti adanya political will pemerintah tentang pentingnya menghadirkan kembali sekaligus “membumikan” nilai-nilai ideologi Pancasila. Di era disrupsi ini, eksistensi BPIP memiliki peranan yang sentral dan strategis, untuk mengeliminasi lunturnya nilai historis bangsa yang saat ini mulai tergerus. Selain membantu tugas Presiden, seharus BPIP juga harus responsif terhadap persoalan yang dialami bangsa terutama dalam menjaga ancaman dari ideologi lain. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Perpres No. 7 tahun 2018, BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut Andrew (2016), eksistensi ideologi dalam suatu negara sangat strategis dan fundamental. Sebagai perangkat ide, gagasan dan cita-cita ideologi menjadi fondasi bagi negara untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. Ideologi dapat memberikan energi positif bagi negara bila dipahami dengan baik. Sebaliknya, ideologi juga menjadi alat untuk mengganti sistem kekuasaan yang berlaku dalam suatu negara. Oleh karena itu, harus ada interpretasi yang sama terhadap ideologi Pancasila.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila menjadi nilai dasar normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai fundamental untuk me-review keabsahan praktik penyelenggaraan negara dan pembuatan kebijakan. Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa (way of life) sehingga menjadi pedoman dan tuntunan dalam semua aspek kehidupan. Meskipun Pancasila tidak lagi menjadi asas tunggal, akan tetapi perilaku seseorang, kelompok, organisasi dan institusi harus selaras dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Namun akhir-akhir ini, dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi deviasi terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Baik berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari esensinya. Oleh karena itu, peranan BPIP sangat dinantikan untuk melakukan pembinaan dan “pembumian” nilai-nilai Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi disrupsi dan disorientasi terhadap nilai-dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Membangun Relasi yang Sinergis

Keampuhan Pancasila dalam mengatasi berbagai permasalahan  yang dihadapi bangsa Indonesia tidak diragukan. Dinamika terhadap eksistensi Pancasila merupakan keniscayaan. Pancasila sebagai landasan idiil bagi negara Indonesia, merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa. Gagasan yang terkandung di dalamnya sangat komprehensif dan kompromistik. Keberagaman dan  keberagamaan seiring sejalan tanpa menonjolkan keberbedaannya. Dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi solusi untuk mengintegrasikan dan mengharmonisasikan sekian perbedaan yang ada.

Nilai-nilai Pancasila senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tidak akan terkikis karena perubahan zaman. Tidak salah jika banyak pihak yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi merupakan konsepsi yang dinamis dan solutif.  Pancasila memiliki energi yang mampu mendorong terciptanya perdamaian di berbagai daerah, baik konflik agama, suku, adat, antarormas dan sebagainya. Pancasila mampu meredam gerakan “radikalisme” yang marak belakangan ini. Keberadaan BPIP untuk mengintensifkan gerakan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat dibutuhkan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka BPIP harus membangun relasi yang sinergis dengan institusi terkait.

Pertama, pemerintah pusat dan daerah. Sebagai lembaga yang membantu tugas Presiden dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila, maka BPIP harus membangun kerja sama dengan semua elemen pemerintah. Tujuannya agar semua aparatur negara tidak “terpapar” radikalisme, tetapi memiliki sikap dan kebijakan yang Pancasilais. Selain itu pemerintah daerah juga dapat berperan aktif untuk membantu dan memfasilitasi kegiatan BPIP dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kedua, ormas. BPIP harus menjalin kerja sama dengan ormas-ormas yang ada di negara ini. Tujuannya agar ormas-ormas tersebut, juga membantu kinerja BPIP dalam rangka untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Keberadaan ormas, tidak bisa kita abaikan begitu saja. Sebab, ormas memiliki basis massa dalam jumlah yang banyak dan memiliki militansi yang tinggi. Selain itu, BPIP juga harus melakukan pengawasan terhadap ormas-ormas yang ada agar bisa mendeteksi ormas yang “radikal”. Jika terdapat ormas yang berpotensi atau melakukan “radikalisme” maka harus ada pembinaan yang intensif oleh BPIP.

Ketiga, lembaga pendidikan formal dan informal. BPIP harus mengadakan kerja sama dengan penyelenggara pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Dengan mengintensifkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan, maka diharapkan semua elemen pendidikan memiliki sikap patriotisme dan mencegah dari “radikalisme”. Selain itu, BPIP dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan non-formal seperti pondok pesantren.

Keempat, masyarakat umum. BPIP juga harus terkoneksi dengan masyarakat secara umum, terutama yang tidak terafiliasi dengan ormas maupun partai politik.

Dalam membangun relasi yang sinergis dengan berbagai pihak, maka diharapkan keberadaan BPIP dapat mencegah adanya gerakan yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Tidak kalah pentingnya mencegah sedini mungkin pemahaman “radikalisme” yang berpotensi melahirkan gerakan terorisme dan gerakan yang berupaya merubah ideologi Pancasila. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia.

Eksistensi BPIP sangat urgen, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 dan Pancasila sebagai 4 pilar kebangsaan kita. Oleh karena itu, BPIP selain melakukan pembinaan, juga perlu melakukan tindakan pencegahan (preventif) yang dapat merongrong eksistensi Pancasila. ***

Yassir Arafat, staf pengajar di Ponpes Al-Badri dan Ponpes Nurul Qarnain Jember

Lihat juga...