PGRI Jateng Dorong Percepatan Sertifikasi Profesi Guru

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi SH MHum, saat dihubungi di Semarang, Kamis (10/12/2020). Foto Arixc Ardana

SEMARANG — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng, menegaskan persoalan pendidikan saat ini tidak hanya mengenai covid-19, namun juga masalah guru. Termasuk juga terkait kompetensi atau kualitas tenaga pendidik.

“Dilihat dari Peta Jalan Pendidikan 2020-2035, selain ancaman kekurangan guru hampir 1 juta hingga guru pensiun yang mencapai 70 ribu per tahun se-Indonesia, persoalan juga muncul bagi guru yang saat ini akan menggantikannya. Meski sudah menjadi guru atau guru dalam jabatan, namun banyak yang belum memenuhi syarat sertifikasi profesi. Demikian juga bagi calon guru atau guru pra jabatan, yang belum mengikuti sertifikasi pendidik,” papar Ketua PGRI Jateng, Dr Muhdi SH MHum, saat dihubungi di Semarang, Kamis (10/12/2020).

Dipaparkan, percepatan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dan calon guru, bisa dilakukan dengan mempercepat penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Sertifikat profesi kepada guru, memberikan nilai kompetensi dan kelayakan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Ini menjadi upaya dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sehingga mampu meningkatkan kompetensi siswa.

“Peta jalan pendidikan ini, selain disiapkan tahap-tahapnya, juga harus diimbangi dengan penyiapan SDM guru. Selain dari kuantitas, juga kualitas . Termasuk bagi para guru dengan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK), kita minta segera diberikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan, sebab ada kecemasan dan kurang percaya. Pemerintah menjanjikan akan membuka lowongan 1 juta guru formasi PPPK mulai 2021, namun yang sudah terseleksi pada tahun 2020 saja, belum mendapat SK,” terangnya.

Pihaknya juga menyoroti persoalan guru honorer, yang sudah memiliki sertifikasi pendidik, namun karena belum memiliki SK pengangkatan dari Gubernur atau Bupati/Walikota, mereka tidak bisa menerima tunjangan sertifikasi dari pemerintah.

“Ini menjadi persoalan lainnya, padahal mereka ini sudah mengajar secara penuh. Kita mohon ini bisa dipahami, karena SK ini menjadi syarat agar mereka bisa menerima tunjangan sertifikasi. Kita minta bisa disegerakan,” tambahnya.

Ditegaskan, kreativitas dan inovasi yang dituntut bagi guru dalam proses pembelajaran, utamanya di tengah pandemi covid-19, juga harus diimbangi dengan jaminan kesejahteraan mereka.

Di sisi yang lain, Muhdi juga berharap nantinya dalam seleksi guru formasi PPPK, juga mengedepankan para guru honorer atau guru tidak tetap (GTT).

“Kita harapkan seleksinya tidak hanya murni dari nilai akademik, namun juga terkait penilaian pedagogik, karakter. Sebab saat ini, guru tidak hanya mengajar namun mendidik, kemampuan mereka dalam membentuk karakter siswa menjadi utama. Tidak ada jaminan guru yang kemampuan akademik bagus, mampu membentuk karakter siswa yang baik,” tegasnya.

Terpisah, penguatan kompetensi guru juga disampaikan Ketua Lembaga Pengembangan, Pendidikan dan Profesi (LP3) Universitas Negeri Semarang (Unnes), Dr Ngabiyanto MSi.

“Pusat Program Pendidikan Profesi Guru dan Sertifikasi (PPG-SP) merupakan salah satu pusat di bawah LP3 yang mengembangkan, mengkaji, dan menyelenggarakan pendidikan profesi guru melalui jalur PPG dalam jabatan, PPG Prajabatan Bersubsidi, dan sertifikasi dosen (serdos),” paparnya.

Diterangkan, penyiapan guru sebagai profesi juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

“Di samping guru harus berkualifikasi S1, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ini menjadi upaya dalam memperkuat kompetensi guru, sebagai seorang profesional,” pungkasnya.

Lihat juga...