PGRI Sikka di 21 Kecamatan Mati Suri

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tersebar di 21 kecamatan mati suri dan hanya ada satu di Kecamatan Nita yang masih aktif.

Namun demikian, PGRI di Kecamatan Nita hanya fokus pada program solidaritas anggota saja sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus cabang Sikka yang baru dua minggu terbentuk.

“Kami siap melakukan reorganisasi karena pengurus kecamatan dari 21 kecamatan hanya Kecamatan Nita saja yang hidup. Tetapi mereka hanya fokus pada solidaritas saja,” kata Ketua PGRI Cabang Sikka, NTT, Johanes Jonas Teta, S.Pd, saat dihubungi Cendana News, Jumat (18/12/2020).

Jonas mengatakan, kendala terbesar yang dihadapi para guru di Sikka yakni profesionalisme dan guru masih memiliki paradigma lama.

Menurutnya, guru masih berpikir bahwa dirinya merupakan satu-satunya sumber belajar. Padahal zaman sudah berubah, guru saat ini lebih memegang peranan sebagai fasilitator.

Ia tegaskan, guru dituntut untuk mengembangkan konsep apa yang harus dilakukannya guna memfasilitasi murid untuk belajar.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan pendataan guru dengan meminta data dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka. Kita juga akan melakukan pendataan guru di sekolah,” ujarnya.

Pendataan secara riil di sekolah kata Jonas, penting dilakukan, sebab data dari Dinas PKO Sikka berdasarkan Dapodik sehingga ada guru yang tidak terdata di Dinas PKO Sikka.

Kepala Sekolah SMAN 1 Maumere ini menjelaskan, anggota PGRI bukan saja guru tetapi juga tenaga kependidikan dan anggota luar biasa yang berasal dari pemerhati pendidikan.

Selain itu menurutnya, profesionalisme, solidaritas dan advokasi harus dimiliki oleh PGRI Sikka sebagai wadah yang memayungi para guru.

“Kita akan menyelenggarakan diklat, seminar ilmiah dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme guru yang selama ini masih rendah. Guru yang meninggal dan pensiun harus mendapat perhatian,” ungkapnya.

Jonas menegaskan, dengan jumlah guru di Sikka sekitar 10 ribu orang, apabila dalam sebulan saja satu orang menyisihkan Rp10 ribu,  maka sudah terkumpul dana sebesar Rp100 juta.

Ia mengatakan, uang yang ada bisa dipergunakan untuk dana solidaritas dan keperluan guru. Tetapi tentu tergantung kepercayaan guru dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan dari pengurus PGRI yang juga penting.

“Sudah saatnya organisasi guru harus mempunyai daya tawar baik di eksekutif maupun legislatif sehingga profesionalisme dan kesejahteraan guru bisa ditingkatkan,” ucapnya.

Sementara itu, Vitalis P. Sukalumba, Kepala Sekolah SMPN 1 Maumere mengharapkan, agar organisasi PGRI bisa menjadi wadah untuk membantu guru meningkatkan pendapatan yang berujung pada kesejahteraan guru.

Menurut Vitalis, guru-guru honor di pedalaman termasuk guru Sekolah Dasar di Kota Maumere banyak yang memiliki gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi NTT sebesar Rp1,5 juta per bulan.

“Banyak guru yang masih bergaji di bawah UMR sehingga menjadi program prioritas yang harus diperjuangkan oleh pengurus PGRI Cabang Sikka agar jerih payah guru dihargai dengan imbalan yang setimpal,” harapnya.

Lihat juga...