Pilkada di Masa Pandemi, Paslon Terpilih Miliki Tanggung Jawab Moral Lebih Besar

Editor: Koko Triarko

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Ahmad Sabiq, di kantornya, Kamis (10/12/2020). -Foto: Hermiana E. Effendi

PURWOKERTO – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tengah pandemi Covid-19 yang baru saja usai, disertai adanya ancaman kesehatan, baik bagi pihak penyelenggara maupun masyarakat pemilih. Karenanya, pasangan calon terpilih mempunyai tanggung jawab moral lebih besar untuk bisa menunjukkan kinerjanya memakmurkan rakyat.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Ahmad Sabiq, mengungkapkan, pelaksanaan pilkada serentak menyedot anggaran yang tidak sedikit dan untuk tahun ini juga merupakan pilkada serentak pertama yang disertai ancaman kesehatan.

“Dengan adanya ancaman kesehatan tersebut, logikanya pasangan calon terpilih mempunyai tanggung jawab moral lebih besar untuk bisa memakmurkan rakyat. Karena rakyat pemilih dan pihak penyelenggara, tentunya sudah mempertaruhkan kesehatan untuk bisa menyalurkan hak pilih dan membuat salah satu paslon memenangi pilkada tersebut,” kata Ahmad Sabiq, Kamis (10/12/2020).

Lebih lanjut Ahmad Sabiq menjelaskan, pada dasarnya tujuan akhir pilkada adalah memilih pemimpin yang berkualitas dan mampu memakmurkan rakyat. Sehingga, ketika untuk memilih saja rakyat harus berhadapan dengan ancaman kesehatan, maka tanggung jawab pemimpin terpilih menjadi lebih besar untuk mewujudkan kemakmuran bagi mereka.

Substansi lain dari pelaksanaan pilkada adalah tingkat partisipasi pemilih. Menurut Sabiq, pihak penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mempunyai tanggung jawab untuk menjaga partisipasi pemilih. Sebab, pada beberapa negara yang sudah melaksanakan pemilu di tengah pandemi, tingkat partisipasi pemilih cenderung menurun.

Lihat juga...