Pilkades di Sidoarjo Dipastikan Tetap Digelar 20 Desember 2020

Suasana rapat koordinasi pelaksanaan pilkades di Sidoarjo 2020, Senin (14/12/2020) – Foto Ant

SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur memastikan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (pilkades) di daerah tersebut, tetap diselenggarakan pada 20 Desember 2020. Hal itu mempertimbangkan saat ini seluruh persiapan sudah mencapai 95 persen.

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono mengatakan, pelaksanaan pemilihan akan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara ketat. “Pemilih di TPS akan dibatasi. Tidak lebih dari 500 orang,” ujarnya dalam rapat koordinasi persiapan Pilkades di Sidoarjo, Senin (14/12/2020).

Rapat dihadiri Kepala Bagian Pemerintahan Desa Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Provinsi Jawa Timur Ketut Arya Winangun, dan Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa Kota Malang M. Zein Afif, sebagai narasumber. “Pilkades digelar dengan memprioritaskan kesehatan di masa pandemi. Hal tersebut sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Teknis pelaksanaannya akan seperti pilkada yang baru saja terlaksana,” jelasnya.

Untuk membantu menerapkan protokol kesehata, maka jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa akan ditambah. Hal itu untuk mengurai kerumunan warga yang dikhawatirkan terjadi di TPS. Hudiyono mengatakan, Pemkab Sidoarjo akan menambah anggaran pilkadesm sebagai konsekuensi adanya tambahan TPS tersebut. Semula anggaran yang disiapkan sebesar Rp27 miliar, dan akan ditambah sekira Rp13 miliar. “Anggaran tersebut akan segera disalurkannya ke setiap desa yang menyelenggarakan pilkades,” jelasnya.

Diharapkan pelaksanaan pilkades sukses, dengan tolok ukur partisipasi masyarakat meningkat bila dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada bupati dan wakil bupati Sidoarjo beberapa hari lalu. “Target 80 (persen) lah,” tandasnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Provinsi Jawa Timur, Ketut Arya Winangun mengatakan, pelaksanaan pilkades mengacu pada Permendagri No.72/2020, tentang Pilkades. Pelaksanaannya harus memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat, sehingga bagi daerah yang belum siap melaksanakan pilkades dapat menundanya pelaksanaanya.

Pilkades diharapkan tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Untuk itu pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pilkades nantinya harus benar-benar dilakukan. Ketut mengapresiasi kesiapan Kabupaten Sidoarjo untuk menggelar pilkades. Nantinya kesiapan tersebut harus dilaporkan kepada Gubernur Jatim dan Menteri Dalam Negeri. “Nanti kami akan tunggu laporan kesiapan (pilkades),” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...