Polri Tetap Lakukan Operasi Yustisi di Kawasan Sektor Pariwisata

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono, saat mengisi webinar dengan tema “Restoring Tourism Kesehatan dan Keamanan Terjaga, Ekonomi Bangkit” di Hotel Aston, Kuta, Bali, Sabtu (12/12/2020) – Foto Ant

BADUNG – Polri tetap akan melakukan operasi yustisi, menegakan penerapan protokol kesehatan (prokes), dengan menyasar kawasan rawan kerumunan dan krusial, seperti sektor pariwisata.

“Untuk mendukung upaya pemerintah memulihkan kembali ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19, Polri akan terus melakukan operasi yustisi di titik rawan kerumunan,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono, dalam keterangan di Badung, Bali, Sabtu (12/12/2020).

Ia mengatakan, operasi tersebut bertujuan untuk menindak tegas masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Operasi yustisi dilakukan di beberapa titik, mulai dari pusat perbelanjaan, kawasan rawan berkerumun, dan kawasan krusial seperti sektor pariwisata.

Dalam acara webinar dengan tema “Restoring Tourism Kesehatan dan Keamanan Terjaga, Ekonomi Bangkit” di Bali, Kadiv Humas Polri menegaskan, apa yang dilakukan Polri-TNI itu tidak serta merta untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan manapun. Namun hal itu dilakukan untuk kepentingan bersama, agar semua pulih kembali. Oleh karenanya, Argo meminta kesadaran dan kepedulian masyarakat, untuk bersama-sama patuh dan menerapkan protokol kesehatan, di segala aktivitas di luar rumah untuk memutus mata rantai COVID-19.

Argo meminta, Bali bisa menjadi contoh pelaksanaan protokol kesehatan di bidang pariwisata, karena kegiatan tersebut diandalkan Bali sebagai sumber pendapatan masyarakatnya. “Kalau tingkat penularan COVID-19 rendah, wisatawan akan merasa nyaman berkunjung ke Bali,” kata Kadiv Humas Polri.

Kadis Pariwisata Bali, I Putu Astawa, mengakui ketergantungan Bali pada pariwisata. Ada 1,3 juta penduduk Bali bekerja di sektor tersebut, dan memberikan devisa sebesar Rp160 triliun. Saat ini, kunjungan wisata di Bali sudah mencapai lebih dari 6.000 orang per hari. Ia mengatakan, ada sanksi denda yang besar bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan protokol kesehatan secara serius. “Kami juga melaksanakan sertifikasi obyek-obyek pariwisata,” katanya.

Terkait dengan penanganan COVID-19 diklaimnya, Bali sudah menyiapkan beragam skenario. Mulai dari penanganan dengan jumlah pasien minimal sampai dengan 100 pasien, 200 pasien, dan selanjutnya. (Ant)

Lihat juga...