PPHI: Pemerintah Harus Perkuat Literasi Wisata Halal

Editor: Makmun Hidayat

Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Riyanto Sofyan, pada acara webinar industri halal dan keuangan syariah di Jakarta, Minggu (27/6/2020). -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA — Ketua Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Riyanto Sofyan berharap pemerintah agar memperkuat literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan wisata halal.

Seperti sesuatu hal yang sifatnya ramah wisata harus terus disosialisasikan kepada masyarakat luas yang berkunjung ke area wisata tersebut.

“Literasi dan edukasi berkonsep wisata halal sangat dibutuhkan di berbagai daerah dalam pengembangannya. Dengan edukasi yang massif, masyarakat menjadi lebih paham,” ujar Riyanto kepada Cendana News saat dihubungi, Kamis (24/12/2020).

Apalagi menurutnya, wisata halal sudah menjadi tren global semua negara menggarapnya. Tentu Indonesia yang mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia menjadi sangat penting untuk mengembangkan wisata halal ini.

Tren global wisata halal ini terjadi karena peningkatan jumlah wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata di dunia. Setidaknya kata dia, tercatat sebanyak 170 juta wisawatan muslim berkelana di berbagai destinasi wisata di dunia.

“Indonesia dapat menggaet wisatawan mancanegara (wisman) muslim sekitar 3,6 juta orang,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa kekalahan Indonesia untuk menarik wisman muslim dikarenakan kurangnya fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim.

Wisata halal bukan berarti mengubah kawasan wisata sesuai syariat Islam. Yakni melainkan destinasi tersebut harus memiliki fasilitas atau pelayanan yang ramah bagi wisatawan muslim.

Pelayanan dan fasilitas tersebut, misalnya sebut dia, adalah kemudahan untuk menemukan makanan halal, tempat salat yang memadai, hotel yang ramah, dan juga tempat rekreasi yang sesuai dengan kebutuhan pelancong.

Terkait semua fasilitas itu menurutnya, menjadi pilihan tentang pelayanan wisata yang inklusif.

“Indonesia sebagai negara muslim terbesar harus menangkap peluang itu. Karena negara-negara lain juga sudah menerapkan. Kan halal tourism adalah extended services untuk wisatawan. Ya, tendensinya bukan merujuk pada wisata yang eksklusif tapi inklusif,” ungkapnya.

Sehingga dia mengimbau agar pemahaman tepat tentang wisata halal  seharusnya diluruskan oleh pemerintah. Sehingga penolakan-penolakan daerah untuk mengembangkan wisata halal tanpa dasar yang kuat tidak perlu terjadi.

Karena menurutnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wisata halal dapat memicu sensitivitas yang tinggi.

Selain edukasi, dia juga mengingatkan para pelaku usaha di daerah wisata halal harus melakukan pengembangan pemasaran sesuai standarnya. Sehingga tidak ada klaim bahwa wisata halal di daerah tersebut diterapkan, namun ternyata tidak sesuai standar konsep syariah.

“Ini dikhawatirkan akan merusak citra wisata halal yang sudah dibangun di daerah itu. Jadi, edukasi dan sosialisasi sangat penting,” tukasnya.

Apalagi pasar halal telah menjadi pasar global, sehingga menurutnya, bagaimana Indonesia bisa memenangkan persaingan pasar global halal di bidang pariwisata ini. Maka langkah strategis yang harus dilakukan Indonesia adalah menciptakan dan mengembangkan ikon juga mempromosikan paket wisata halal unggulan Indonesia.

“Ya gencar promosi, leadership initiatives untuk meningkatkan brand equity Indonesia sebagai pusat destinasi wisata halal dunia,” ujar Riyanto Sofyan yang menjabat Chairman PT Sofyan Hotels Tbk.

Namun demikian tentu secara umum menurutnya, pengembangan wisata halal sama dengan industri lainnya. Yakni membutuhkan regulasi pemerintah dalam mengatur dan mengembangkannya.

“Peran pemerintah sangat dibutuhkan  dalam menjalankan wisata halal, karena menyangkut regulasi. Literasi dan edukasi tentu akan mudah tersampaikan kepada masyarakat,” tutupnya.

Lihat juga...