Program Bantuan Stimulus Ketenagakerjaan Dinilai Perlu Dievaluasi

JAKARTA — Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai program bantuan stimulus ketenagakerjaan selama masa pandemi harus dievaluasi dan lebih fokus agar efektif dan tepat sasaran.

Piter mencontohkan Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kementerian Ketenagakerjaan untuk meringankan beban masyarakat dan pekerja yang terdampak wabah COVID-19, yang dinilainya belum optimal.

“Padahal tujuannya (JPS) baik menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran, tapi sayang eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Kemnaker lebih fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp600 ribu per bulan. Beberapa program saya rasa perlu dievaluasi,” ujar Piter dalam keterangan di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Dalam JPS Kemnaker terdapat program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha guna menahan pelemahan dampak pandemi. Melalui program tersebut, diharapkan muncul lapangan kerja maupun usaha bagi masyarakat.

Selain itu, dalam JPS ada pula program Padat Karya yang bertujuan memberdayakan masyarakat utamanya mereka yang menganggur dan setengah menganggur. Kegiatan padat karya akan dilakukan melalui pembangunan fasilitas umum dan sarana produktivitas masyarakat.

Kedua program tersebut dapat menjadi stimulus bagi masyarakat pelaku industri kecil guna meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan sumber daya alam dan manusia.

Lihat juga...