Realisasi PTSL di Jatibening Baru, Terealisasi 737 Bidang

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Program  pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di wilayah Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Jawa Barat, hanya terealisasi 737 bidang dari target 4500 bidang. Hal tersebut akibat pandemi Covid-19, membuat kegiatan dihentikan sejak maret 2020 lalu.

“Kondisi Covid-19 membuat refocusing hingga terjadi terkait pengurangan target dari 4500 hanya tercapai 737 bidang yang diproses sertifikat di Jatibening Baru pada tahun 2020. Sisanya insyaallah dilanjut tahun depan, tapi saya belum mendapatkan SK penunjukan lokasi akan diteruskan untuk tahun. 2021,” ungkap Mulyadi, Lurah Jatibening Baru, kepada Cendana News, ditemui di kantornya, Selasa (8/12/2020).

Dikatakan bahwa akan diteruskan pada tahun 2021 baru ungkapan secara lisan, yang disampaikan kelompok masyarakat yang dipercaya mengurus terkait program PTSL di wilayahnya. Sejak Maret 2020, lanjutnya Pokmas sudah menyetop semua kegiatan seperti pengukuran dan lainnya.

“Jadi sejak Maret 2020, sudah off tidak ada lagi kegiatan. Jadi tim hanya menyelesaikan yang sudah diukur hanya tercapai 737 bidang dari 4500 bidang. Jumlah yang sudah selesai tersebut meliputi RW 02, 03, 04, 09 dan 11,” tegas Mulyadi.

Menurutnya melalui Program PTSL secara tidak langsung mengajarkan masyarakat bagaimana tertib administrasi pertanahan. Mereka tidak lagi duduk manis dan menginginkan sertifikat jadi dengan biaya tinggi. Dia berharap program PTSL dilanjut pada 2021 mengingat masih banyak bidang tanah yang belum bersertifikat di wilayahnya.

Program PTSL di Kota Bekasi tahun 2020 hanya dilaksanakan di Kecamatan Pondok Gede terdiri atas lima kelurahan salah satunya Jatibening Baru. Kegiatan tersebut mengacu pada Perwal 28 tahun 2018, setiap warga kelurahan yang mendapatkan program tersebut kenakan biaya Rp150 ribu.

Dalam pengelolaannya tidak melibatkan pihak kelurahan melainkan langsung dikelola oleh Pokmas yang telah mendapatkan SK dari kecamatan. Pokmas itu sendiri, adalah pilihan dari RT/RW dengan melibatkan tokoh masyarakat yang mengetahui riwayat tanah di lingkungan masing-masing.  Mulyadi mengimbau warganya dapat mempersiapkan berkas administrasi secara lengkap termasuk akte jual beli.

“Perlu dipahami, bahwa dalam Perwal 28 tahun 2018 memang biaya administrasi satu bidang tanah ditetapkan Rp150 ribu. Tapi itu  di luar ketentuan AJB, BPHTB dan kewajiban lain yang harus dipenuhi. Bahkan ada hitungan luas tanah yang harus masuk ke kas Negara meliputi pajak penjualannya,” jelas Mulyadi.

Hal senada disampaikan Kemat, Ketua RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, di wilayah setempat dalam pelaksanaan PTSL mengikuti Perwal 28 tahun 2018. Jika ada pungutan lain di luar aturan Peraturan Wali Kota Bekasi, dia meminta warga untuk melapor.

“Jika tidak sesuai Perwal 28, kami minta warga melapor, hal ini untuk meluruskan saja, karena Pokmas bekerja sesuai intruksi dari Pembina dalam hal ini Lurah Jatibening Baru,” ujarnya menyebut bahwa saat rapat dengan BPN beberapa waktu lalu, untuk program PTSL di Jatibening  Baru akan bertambah jadi 5000 bidang.

Namun demikian sebutnya, 5000 bidang itu dikurangi dari 737 yang sudah terealisasi selama tahun 2020. Artinya, masih tersisa sekitar 4200 lebih untuk program tahun 2021.

“Jumlah tersebut, mencukupi untuk wilayah Jatibening Baru, diperkirakan kedepan hampir semua tanah akan bersertifikat. Karena ada satu wilayah pecahan dari Kelurahan Jatimakmur sebelumnya sudah mendapatkan program Prona,” pungkas Kemat.

Lihat juga...