Sistem Pendidikan Indonesia Belum Siap Terapkan IoT

Editor: Koko Triarko

Head of APAC - Micro:bit Educational BBC Waris Chandra dalam talkshow online tentang IoT, Kamis (17/12/2020). –Foto: Ranny Supusepa

JAKARTA – Internet of Things (IoT) merupakan suatu hal yang umum sebagai pendamping pembelajaran di masa sekarang di semua penjuru dunia. Tapi, sayangnya di Indonesia sistem pembelajaran yang ada belum memadai untuk mempergunakan IoT ini dalam menghasilkan generasi muda yang mampu untuk mengevaluasi dan berinovasi.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, menyatakan Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya jika dikaitkan dengan pemanfaatan IoT. Karena human capital pendidikan di Indonesia belum terlatih untuk berinovasi dalam meningkatkan kesejahteraan.

“Dalam penerapan IoT ini, harus dilihat semua aspek secara keseluruhan. Baik pendidik, lembaga pendidikan, peserta didik dan orang tua. Karena IoT ini adalah bagian dari pembelajaran tingkat tinggi. Dan, di Indonesia masih butuh waktu panjang untuk mempersiapkannya,” kata Heru, saat dihubungi, Kamis (17/12/2020).

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo – Dok: CDN

Ia menyebutkan, pembelajaran yang mampu mengembangkan hard skill dan soft skill harus lah menggunakan sistem pembelajaran yang mampu meng-cover pengembangan Kognitif 1 hingga Kognitif 6 dengan baik.

“Di Indonesia hal ini belum banyak yang bisa. Berdasarkan data yang disampaikan salah satu peneliti, hanya sekitar 25-28 persen dari seluruh instansi pendidikan di Indonesia yang masuk dalam kualitas standar dan di atasnya,” ucapnya.

Dan, mempersiapkan lajur untuk memasuki era pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, tidak hanya tanggung jawab stakeholders pendidikan saja. Tapi, juga seluruh aspek dalam satu sistem pemerintah.

“Peserta didik yang memasuki tahap pembelajaran tingkat tinggi harusnya di-support dengan asupan yang mampu membuat mereka belajar. Artinya, di sini ada aspek orang tua yang mampu untuk memberikan makanan sehat dan aspek pemerintah yang bertanggung jawab atas kesehatan dan daya beli masyarakat dalam membeli makanan sehat,” paparnya.

Lalu, lanjutnya, aspek infrastruktur dan distribusi pendidik yang berkualitas dan mampu membimbing peserta didik dalam pembelajaran tingkat tinggi juga harus tersedia.

Lihat juga...