Tahun 2020, Pendidikan Indonesia Dinilai Simpang Siur dan Tak Ada Koordinasi

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat, dalam acara online beberapa waktu lalu, Foto : Dokumentasi Ranny Supusepa

JAKARTA — Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Tata Kelola Pendidikan dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) jadi sorotan pada kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digawangi Nadiem Makarim. Keprihatinan akan simpang siur informasi dan kurangnya koordinasi jadi rapor merah selama tahun 2020.

Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat menyatakan pendidikan Indonesia selama tahun 2020, bisa dinyatakan buruk karena tiga alasan.

“Ada tiga hal. Yang pertama, ketimpangan struktural saat berlangsungnya PJJ. Karena pemerintah hanya melihat masalah yang terjadi saat pengaplikasian PJJ sebagai hal teknis operasional,” kata Rakhmat saat dihubungi, Kamis (31/12/2020).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud), lanjutnya, tidak menyelesaikan isu strategis.

“Yang jadi masalah itu kan sarana dan prasarana belajar, ketimpangan akses internet, perbedaan level ekonomi masyarakat dan semakin banyaknya peserta didik yang putus sekolah akibat penurunan ekonomi,” urainya.

Istilahnya, kata Rakhmat, pemerintah hanya seperti pemadam kebakaran, yang datang ke lokasi kebakaran hanya untuk memadamkan api.

“Tapi tidak menyentuh akar masalah. Ini harusnya menjadi masalah lintas sektor, bukan hanya kemdikbud saja. Harusnya ada pendekatan strategis komprehensif untuk masalah PJJ ini,” ucapnya.

Alasan kedua, masalah tata kelola pendidikan yang selama tahun 2020, terlihat sporadis.

“Karena tidak dilakukan secara sistematis, terencana dan terintegrasi. Serta tidak adanya konsolidasi di internal Kemdikbud sendiri,” ujar Rakhmat.

Selama tahun 2020, Kemdikbud sering kali misinformasi dan mismanajemen. Contohnya pada program OP, yang berakhir dengan keluarnya beberapa organisasi pendidikan dan pada wacana perubahan kurikulum.

“Terlihat tata kelola pendidikan yang sangat buruk oleh Kemdikbud. Ini gambaran ketidakmampuan leadership dari menterinya,” ujarnya lebih lanjut.

Ia menambahkan dari pembicaraannya dengan beberapa dinas pendidikan, banyak yang tidak tahu program dan perubahan yang diputuskan oleh menterinya.

“Gak ada konsep yang jelas. Tapi bawahannya gak bisa nolak keinginan menteri,” ucapnya tegas.

Alasan ketiga terkait program Assesmen Nasional (AN), yang masih membutuhkan sosialisasi, uji publik, pematangan konsep, penyiapan format dan kesiapan daerah untuk melaksanakannya.

“Bagaimana mau menerapkan AKM di daerah, jika orang daerah saja masih tidak mengerti dan tidak siap untuk melaksanakannya. Jangan kan daerah, saya temui beberapa perwakilan di Jakarta dan Bandung saja, juga banyak yang belum mengerti,” urai Rakhmat.

Ia menyarankan, harusnya tahun 2021 digunakan untuk sosialisasi AKM. Baru pada tahun 2022 dijadikan waktu pelaksanaan.

“Jangan dipaksakan. Karena pandemi dan daerah kan sedang transisi PJJ ke PTM. Harusnya kementerian mengerti, banyak yang harus disiapkan daerah pada masa transisi ini. Beri waktu pada mereka untuk mempersiapkan,” kata Rakhmat.

Rakhmat juga menekankan, karena AKM ini bukan hanya diperuntukkan bagi sekolah yang berada di Kemdikbud tapi juga yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) maka perlu persiapan juga di pihak Kemenag.

“Selama ini, yang terlihat kan jalan masing-masing. Kemenag belum terlihat ada persiapan apa-apa,” ucapnya.

Ia mengharapkan apa yang yang disampaikannya ini bisa menjadi para pemegang keputusan di bidang pendidikan Indonesia. Sehingga, pendidikan Indonesia bisa menghasilkan generasi muda yang mampu berkompetisi di era industri 4.0 dan digital saat ini.

Lihat juga...