Tangani Corona 2021 Kemenkeu Siapkan Rp60,5 Triliun

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan, bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60,5 triliun untuk menangani Covid-19 dan pengadaan vaksin di tahun 2021.

“Rinciannya itu Rp18 triliun untuk antisipasi pengadaan vaksin Covid-19, kemudian Rp3,7 triliun antisipasi imunisasi atau program vaksinasinya, Rp1,3 triliun untuk pembelian sarana-prasarana laboratorium Litbang dan PCR,” ujar Menkeu dalam webinar bertajuk Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Inovasi, Jumat (11/12/2020).

Lebih lanjut, dari Rp60,5 triliun juga akan dicadangkan anggaran sebesar Rp35,1 triliun untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat yang tidak mampu di kelas III BPJS Kesehatan.

Di samping itu, Menkeu mengatakan, bahwa meskipun vaksin sudah tersedia, ekonomi nasional tidak bisa otomatis pulih. Oleh karenanya, pemerintah masih perlu memberikan dukungan fiskal agar sektor-sektor ekonomi bisa pulih seperti sebelum ada pandemi.

“Jadi meskipun sekarang ini kita sudah mengimpor vaksin, tidak berarti dalam waktu dekat Covid-19 bisa dikendalikan. Kuncinya tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan agar penularan Covid-19 tidak makin meluas,” tandas Menkeu.

Pada forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi nantinya akan dilakukan bertahap sesuai urutan prioritas.

“Sesuai rekomendasi Indonesian Technical Advisory Group Immunization (ITAGI), prioritas pemberian imunisasi COVID-19 terdiri dari petugas medis seperti, staf medis rumah sakit, dokter, perawat dan seluruh petugas yang bekerja di fasilitas pelayan kesehatan. Kemudian prioritas selanjutnya adalah petugas pelayanan publik (esensial worker) misalnya, anggota TNI–Polri, petugas bandara, stasiun kereta api, pelabuhan, pemadam kebakaran, PLN, PAM yang bertugas di lapangan,” kata Muhajir.

Untuk menjadikan penggunaan vaksin betul-betul efisien, Muhajir juga menyarankan agar memperhitungkan geolokasi karena sebaran virus COVID-19 tidak merata di Indonesia,

“Selain mereka yang berada di garis depan, juga harus memperhatikan mobilitas penduduk dan wilayah sebaran virus. Karena seperti kita ketahui, sebaran virus tidak merata di Indonesia,” pungkasnya.

Lihat juga...