Tanggul Pemecah Gelombang di Pantai Utara Flores Cegah Abrasi

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, berharap masyarakat dan nelayan dapat memanfaatkan tanggul pemecah gelombang di pantai utara Flores semaksimal mungkin. Selain sebagai pelindung abrasi dan tempat berlindung nelayan dari badai, tanggul tersebut juga diharapkan bisa dimanfaatkan untuk objek wisata.

Kepala BPBD, Muhammad Daeng Bakir, mengatakan, tanggul pemecah gelombang (break water) di pantai utara Flores tersebut dibangun dengan anggaran dari pusat, guna mengatasi abrasi. Tanggul sepanjang 1.060 meter itu sudah selesai pembangunannya sejak Juli 2020.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, NTT, Muhammad Daeng Bakir, saat ditemui di kantornya di Kota Maumere, Rabu (23/12/2020). -Foto: Ebed de Rosary

“Pembangunan sudah dirampungkan, sehingga masyarakat yang tinggal di pesisir pantai bisa terlindungi dari abrasi,” kata Muhammad Daeng Bakir, saat ditemui Cendana News di kantornya di Kota Maumere, Rabu (23/12/2020).

Daeng Bakir menjelaskan, semula pihaknya mengajukan anggaran untuk pembangunan pemecah gelombang sepanjang 5 kilometer, namun akibat dampak pandemi Corona hanya disetujui 1 kilometer lebih.

Menurutnya, selain sebagai penahan ombak, adanya tanggul tersebut membuat perahu-perahu nelayan berukuran kecil bisa berlabuh di areal tersebut karena ada kolam labuh.

“Saat musim badai dan gelombang tinggi, banyak perahu nelayan yang mecari tempat berlindung. Pemecah gelombang ini dibangun sepanjang 30 meter dari pantai, agar ada ruang di tengahnya untuk kolam labuh bagi perahu nelayan,” ucapnya.

Daeng Bakir berharap, agar pemecah gelombang dan kolam labuh ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan para nelayan dan masyarakat, sebab bisa dijadikan tempat wisata.

Ia mengharapkan agar tahun depan bisa ada pembangunan lanjutan, agar wilayah pesisir timur di Kecamatan Kangae, bahkan sampai Kecamatan Kewapante bisa terlindungi dari bahaya abrasi.

“Masyarakat juga jangan membangun rumah terlalu dekat dengan garis pantai, agar tidak terkena abrasi. Harusnya sesuai undang-undang, garis sepadan pantai sejauh 100 meter dari pasang tertinggi,” ucapnya.

Sementara itu tokoh masyarakat setempat yang juga mantan Direktur Walhi NTT, Carolus Winfridus Keupung, mengharapkan agar masyarakat pesisir digiatkan untuk kembali menanam bakau, waru maupun ketapang di pesisir pantai.

Menurut Win, sapaannya, penanaman pepohonan ini bisa mencegah terjadinya abrasi dan jauh lebih murah biayanya bila harus membangun tanggul pemecah gelombang atau penahan gelombang.

“Harus ada gerakan besar-besaran untuk melakukan penanaman bakau dan pepohonan di sepanjang pesisir pantai utara yang selalu terkena abrasi.Kita harus biasakan menanam bakau dibandingkan dengan membuat tanggul penahan gelombang,” tegasnya.

Lihat juga...