UNICEF: 938 Anak Indonesia Putus Sekolah Akibat Pandemi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Berdasarkan hasil monitoring awal yang dilaksanakan United Nations Children’s Fund (UNICEF) ditemukan, sedikitnya ada 938 atau 1 persen anak Indonesia usia 7 sampai 18 tahun mengalami putus sekolah akibat dampak pandemi Covid-19.

UNICEF Chief of Education, Hiroyuki Hattori menyebut, 74 persen dari total anak yang putus sekolah tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Dan dari hasil monitoring yang sama, proporsi putus sekolah anak laki-laku lebih besar dibandingkan anak perempuan.

“Monitoring awal ini kita lakukan bersama Kementerian Desa kepada 145 ribu keluarga, yang tercakup di 1.104 desa di 347 kabupaten di 33 provinsi. Monitoring ini juga terbatas pada keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa,” terang Hiroyuki dalam webinar bertajuk Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang diikuti Cendana News, Kamis (31/12/2020).

Suasana webinar bertajuk Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang diikuti Cendana News, Kamis (31/12/2020). Foto: Amar Faizal Haidar

Lebih lanjut, Hiroyuki juga menyebut, bahwa anak perempuan memiliki risiko 10 kali lebih besar kemungkinan putus sekolah karena pernikahan dini. Selain itu, anak-anak penyandang disabilitas memiliki risiko putus sekolah dua kali lebih besar dibanding anak tanpa disabilitas.

“Kami mencatat, ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan anak-anak putus sekolah, seperti bekerja, merawat adik, menikah, disabilitas, kegiatan lain yang menyita waktu, orang tua, tidak ada pengawasan dari pihak sekolah, serta jumlah ponsel lebih sedikit dari jumlah anak usia sekolah di dalam keluarga,” papar Hiroyuki.

Menurut Hiroyuki, anak-anak yang hanya mengikuti pembelajaran jarak jauh memiliki risiko lebih besar untuk putus sekolah, dikarenakan kurangnya fasilitas untuk belajar daring, serta terbatasnya pengawasan dari pihak sekolah.

“Saat ini mayoritas anak masih melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh (64 persen), kemudian 28 persen sudah melakukan pembelajaran hybrid (tatap muka dan jarak jauh), dan hanya 8 persen saja yang mengikuti pembelajaran tatap muka,” papar Hiroyuki.

UNICEF sendiri menyarankan agar pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan, untuk meminimalisir potensi peningkatan jumlah anak putus sekolah di Indonesia.

“Kami sangat siap membantu pemerintah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, tentunya dengan memenuhi protokol kesehatan yang aman. Sebab secara global, diperkirakan ada 290 juta anak berpotensi putus sekolah akibat pandemi ini,” pungkas Hiroyuki.

Pada forum yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menuturkan, bahwa belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berpotensi menurunkan kualitas akses pendidikan dalam rencana jangka menengah dan panjang nasional.

“Sangat amat perlu adaptasi sistem pendidikan untuk meminimalkan dampak negatif yang berpotensi meningkatkan jumlah anak tidak sekolah, dan bahkan anak berisiko putus sekolah,” kata Suharso.

Bappenas, kata Suharso telah bekerjasama dengan UNICEF dalam menyusun dokumen Strategi Nasional (Stranas) untuk menangani masalah anak tidak sekolah dan anak berpotensi putus sekolah.

“Stranas ditujukan untuk menghadirkan penguatan, perbaikan, perluasan, dan koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah, serta masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di Indonesia,” pungkas Suharso.

Lihat juga...