UU Cipta Kerja Dorong Iklim Usaha Lebih Baik

Editor: Koko Triarko

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menjadi pembicara pada kegiatan Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Ternate, Kamis (10/12/2020). -Humas Kemenko Perekonomian

JAKARTA – Tak dapat dipungkiri, proses perizinan berusaha di Indonesia rumit dan berbelit-belit. Hal tersebut tercermin dari peringkat kemudahan berusaha (easy of doing busineess) ke 73 dengan skor 69,6 jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Singapura (peringkat 2), Malaysia (12), Thailand (21) dan Vietnam (70).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, bahkan menilai saking sulitnya proses izin usaha di Indonesia telah sampai pada hiper regulasi.

“Kita terlalu banyak regulasi. Akibatnya, untuk menghasilkan 1 output perizinan, harus mengeluarkan 6,8 capital, sementara negara lain seperti Filipina hanya membutuhkan 3,6 capital,” ujar Iskandar dalam kegiatan Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Ternate dan disiarkan virtual, Kamis (10/12/2020).

Menurut Iskandar, UU Cipta Kerja merupakan solusi dan sangat mendesak untuk mengatasi masalah itu, serta mendorong terwujudnya iklim usaha yang baik dan perizinan yang cepat.

“Penerapan UU Cipta Kerja ini dapat dimanfaatkan sebagai lompatan yang signifikan, dan sebagai upaya melepaskan Indonesia dari jeratan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), sehingga menjadi negara maju,” kata Iskandar.

Lihat juga...