UU Cipta Kerja Dorong Iklim Usaha Lebih Baik

Editor: Koko Triarko

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menjadi pembicara pada kegiatan Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Ternate, Kamis (10/12/2020). -Humas Kemenko Perekonomian

JAKARTA – Tak dapat dipungkiri, proses perizinan berusaha di Indonesia rumit dan berbelit-belit. Hal tersebut tercermin dari peringkat kemudahan berusaha (easy of doing busineess) ke 73 dengan skor 69,6 jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Singapura (peringkat 2), Malaysia (12), Thailand (21) dan Vietnam (70).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, bahkan menilai saking sulitnya proses izin usaha di Indonesia telah sampai pada hiper regulasi.

“Kita terlalu banyak regulasi. Akibatnya, untuk menghasilkan 1 output perizinan, harus mengeluarkan 6,8 capital, sementara negara lain seperti Filipina hanya membutuhkan 3,6 capital,” ujar Iskandar dalam kegiatan Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Ternate dan disiarkan virtual, Kamis (10/12/2020).

Menurut Iskandar, UU Cipta Kerja merupakan solusi dan sangat mendesak untuk mengatasi masalah itu, serta mendorong terwujudnya iklim usaha yang baik dan perizinan yang cepat.

“Penerapan UU Cipta Kerja ini dapat dimanfaatkan sebagai lompatan yang signifikan, dan sebagai upaya melepaskan Indonesia dari jeratan negara berpenghasilan menengah (middle income trap), sehingga menjadi negara maju,” kata Iskandar.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, peningkatan peran sektor manufaktur, serta peningkatan daya saing.

Pada forum yang sama, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus, menyatakan UU Cipta Kerja telah mengubah paradigma perizinan usaha menjadi berbasis risiko. Perubahan itu mencakup kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan gedung.

“Selain itu, perizinan berusaha dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan yang datur dalam UU, dilaksanakan sesuai NSPK (mengatur jenis perizinan, standar, syarat, prosedur, dan jangka waktu penyelesaian) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional (pusat dan daerah),” tukasnya.

Saat ini, lanjut Bobby, pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres. Sesuai dengan komitmen pemerintah untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya terhadap semua masukan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pemerintah telah menyediakan berbagai kanal penyampaian masukan. Setelah diberikan penjelasan ini, diharapkan adanya respons, tanggapan dan masukan dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, untuk penyempurnaan RPP dan RPerpres,” pungkas Bobby.

Lihat juga...