Walhi: Selama 2020, Dampak Materil Kerusakan Lingkungan di Sulsel Capai Rp8,24 Triliun

MAKASSAR — Lembaga masyarakat sipil Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sulawesi Selatan melansir, sepanjang tahun 2020, jumlah kerugian materiil akibat kerusakan lingkungan hidup, perampasan ruang hingga bencana ekologis yang berdampak pada masyarakat ditaksir mencapai Rp8,24 triliun lebih.

“Data kerugian materil ini dihitung secara akumulasi dan diolah dari data yang ditemukan di lapangan serta beberapa sumber pendukung lainnya, ” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Ali Amin saat rilis catatan akhir tahun di Makassar, Rabu.

Bila dihitung kerugian masyarakat yang terdampak untuk perampasan ruang mencapai Rp165,7 miliar lebih. Perampasan ruang yang dimaksud, kata dia, seperti proses pembangunan pelabuhan baru, Makassar New Port (MNP). Tercatat ada 984 nelayan tradisional setempat yang terdampak.

Kerugian materiil yang dirasakan nelayan tradisional selama masa pembangunan MNP tahap IB dan IC, terbagi atas nelayan pancing merugi per hari Rp250 ribu, dengan akumulasi Rp64,2 juta lebih. Selanjutnya, nelayan rajungan, merugi per hari Rp300 ribu, diakumulasi Rp77, 1 juta lebih, begitupun perempuan nelayan kerang dan kanjappang merugi Rp35 ribu per hari dengan akumulasi Rp8,9 juta lebih.

“Bila dihitung secara keseluruhan kerugian dialami nelayan dan pesisir Kota Makassar selama 257 hari proses penambang pasir laut oleh Boskalis, ditaksir mencapai Rp54,9 miliar lebih,” ujar Amin.

Sementara kerugian materil atas dugaan perampasan ruang dampak penambangan pasir laut dilakukan oleh PT Boskalis, tercatat ada 1.043 nelayan di Pulau Kodingareng dan sekitarnya. Nelayan panah merugi Rp200 ribu per hari, dengan akumulasi Rp51,4 juta. Nelayan bagan merugi Rp2 juta per hari dengan akumulasi Rp514 juta.

Nelayan pancing merugi Rp300 per hari dengan akumulasi Rp77, 1 juta dan nelayan jaring merugi Rp1,4 juta dengan Rp359, 8 juta. Total kerugian keseluruhan yang dialami nelayan Pulau Kodingareng Makassar selama 257 hari proses pengerukan pasir lain sebanyak Rp80,4 miliar lebih.

“Adanya keberpihakan penguasa daerah dan korporasi memuluskan proyek itu, padahal masyarakat di pulau tidak pernah diberitahu apalagi mendapatkan sosialisasi secara terbuka ada penambangan pasir laut. Ironisnya, bahkan ada 12 nelayan diduga dikriminalisasi aparat karena menolak tambang pasir itu,” ucap dia.

Selain itu, perampasan ruang dalam hal ini lahan masyarakat adat Pamona dan Pancakarsa di Kabupaten Luwu Timur diduga dilakukan oleh PTPN XIV.

Lihat juga...