2020, Pergerakan Warga Bekasi Keluar Daerah Capai 49 Ribu

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) mengakui pergerakan masyarakat yang datang dan keluar di wilayah setempat setiap tahun cukup tinggi. Jumlahnya mencapai puluhan ribu, baik warga baru datang dan menetap atau bergerak keluar pindah dari wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.

Hal tersebut sangat dimungkinkan, mengingat wilayah Kota Patriot sebagai kawasan transit, orang masuk dan bergerak keluar menjadi hal biasa. Pergerakan tersebut terus terjadi setiap tahunnya. Selama 2020 didominasi warga yang pindah keluar wilayah Kota Bekasi hingga mencapai 49 ribu, sedangkan warga baru masuk mencapai 42 ribu.

“Selama 2020 lalu, pergerakan warga yang keluar pindah dari Kota Bekasi mencapai 49 ribu jiwa. Sedangkan warga pendatang baru masuk pindah ke Kota Bekasi tercatat mencapai 42 ribu dokumen,” ungkap Taufiq R Hidayat, Kadisduk Kota Bekasi, usai mengikuti paripurna Kamis (7/1/2021).

Ketika orang ingin bekerja di Jakarta harus berbiaya mahal, untuk awal maka mereka memilih pindah ke Kota Bekasi untuk mendapatkan dokumen sebagai salah satu syarat dalam mempermudah mencari kerja.

“Setelah mereka merasa posisi aman, akan mencari tempat untuk tinggal yang nyaman. Mereka tentu akan mengurus administrasi perpindahan lagi ke tempat tujuan selanjutnya, misalkan ke Jakarta atau wilayah lainnya,”ujar Taufiq.

Setiap tahun proses keluar ataupun masuk warga dengan perpindahan di Kota Bekasi cukup tinggi. Hal tersebut jelasnya tidak ada larangan, selama masih wilayah Indonesia warganya bebas pindah ke tempat yang disukainya.

Namun demikian imbuhnya data yang dihimpun Disduk karena kesadaran warga yang masuk ataupun keluar dari Kota Bekasi dalam mengurus administrasi kependudukan. Mereka yang datang dan tinggal di Kota Bekasi belum mengurus administrasi kependudukan juga masih banyak.

“Saya berharap kesadaran dari warga yang datang dan tinggal di Kota Bekasi untuk mengurus administrasi kependudukan seperti membawa surat pindah dari tempat asal agar bisa terdata dengan jelas. Hal itu juga guna mempermudah dalam kepengurusan berbagai hal,” papar Taufiq.

Pindah datang masyarakat itu hak warga negara tidak ada larangan. Hanya saja Disduk berharap ada kesadaran agar mengendalikan administrasi kependudukan guna kejelasan mereka sendiri. Pergerakan warga masuk dan keluar tidak ada untung rugi bagi daerah tegasnya.

Lihat juga...