Ada Denda Rp5 Juta Bagi Penolak Vaksin COVID-19

Ilustrasi.Vaksin COVID-19– Foto Ant

JAKARTA – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan, masyarakat di Ibu Kota yang menolak vaksinasi COVID-19, akan didenda Rp5 juta.

“Pemerintah memiliki UU Kesehatan, Kekarantinaan, kemudian ada PSBB, yang menjadi landasan kami untuk berbagai sikap dan kebijakan, termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2020, tentang penanganan COVID-19,” kata Riza, Rabu (6/1/2021).

Ketetapan sanksi, tertuang dalam Pasal 30 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020, tentang Penanggulangan COVID-19 DKI Jakarta. Peraturan tersebut mengamanatkan, setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan atau vaksinasi COVID-19, dapat dipidana dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.

Perda yang mengamanatkan sanksi, dikeluarkan dengan pertimbangan maraknya kasus warga yang membawa lari jenazah COVID-19, penolakan penguburan jenazah di pemakaman khusus, hingga penolakan dilakukan tes usap (PCR).

Untuk mengantisipasi terjadinya penolakan pada program vaksinasi COVID-19, Pemprov DKI memutuskan untuk memberlakukan sanksi denda. Denda diberlakukan kepada penolak berbagai kebijakan kesehatan, mulai pemeriksaan, protokol penguburan, hingga vaksinasi.

Dan dendanya ditingkatkan hingga Rp7 juta, jika aksi penolakan dilakukan dengan kekerasan. “Jadi bagi warga negara, khususnya warga Jakarta yang menolak divaksin, juga kita perlakukan sama seperti menolak diswab kubur pemakaman jenazah sesuai protokol COVID-19 yang dendanya sanksi besarnya Rp5 juta, kalau terjadi pemaksaan atau kekerasan ditingkatkan menjadi Rp7 juta,” jelasnya.

Karenanya, Riza meminta seluruh warga, yang ada di Jakarta untuk taat, meski dirinya menyadari ada penolakan dengan alasan Hak Asasi Manusia (HAM), yang menganggap vaksinasi harus dilakukan secara sukarela karena masih ada warga yang ragu terhadap vaksin tersebut. “Kalau terkait keraguan vaksin, tak usah khawatir, kami pemerintah pusat dan Pemda DKI bertanggung jawab. Bahkan Pak Jokowi menjadi orang pertama yang ingin disuntik. Jadi warga negara tidak perlu khawatir atau takut terkait vaksin. Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas nama negara, terhadap kesehatan dan keselamatan warga,” tandasnya.

Kendati demikian, Riza menyebut, vaksin COVID-19 ini berbeda dengan vaksin lainnya seperti polio atau campak. Vaksin ini menyasar penyakit menular, yang tidak hanya membahayakan keselamatan jiwa pribadi dan keluarga tapi juga orang lain. “Nah di sini kan menyangkut orang lain. Justru HAM nya terbalik kalau kita tidak disuntik, kita mengganggu hak hidup orang, hak keselamatan orang karena COVID-19 ini dengan cepat dapat membahayakan dan menularkan ke orang lain. Itu yang mohon dipahami oleh seluruh warga, kenapa semua wajib divaksin. Dan kenapa harus ada denda, sanksi pidana,” jelas Riza.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, masyarakat yang memenuhi kriteria vaksinasi, yakni orang yang tidak mempunyai riwayat penyakit bawaan (komorbid), sehingga wajib mengikuti program pemerintah tersebut.

Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan vaksinasi COVID-19 tahap pertama bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang. Serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran, yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan jumlah proyeksi sasaran mencapai 119.145 orang. (Ant)

Lihat juga...