Anggaran tak Tentukan Kualitas Pendidikan Indonesia

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Penetapan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, dinyatakan pengamat pendidikan, Indra Charismiadji, bukan jaminan bahwa kualitas pendidikan Indonesia bisa meningkat.

“Dan tidak bisa disebutkan cukup atau tidak bagi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Kenapa? Karena tidak pernah ada evaluasi terhadap program pendidikan Indonesia,” kata Indra saat dihubungi, Kamis (28/1/2021).

Ia menyatakan, Indonesia belum memiliki road map pendidikan, sehingga sulit untuk menentukan apakah anggaran itu cukup dan tepat sasaran.

“Kalau anggaran pendidikan Indonesia sekitar Rp550 triliun, harusnya sih cukup. Tapi kan kita nggak punya road map. Jadi tak bisa dibandingkan apakah anggaran yang ada itu sesuai tidak dengan targetnya. Kalau tidak ada road map atau grand design, kita mau bangun rumah dua tingkat jadinya hanya satu tingkat. Kita tidak bisa bilang tidak sesuai karena patokannya, yang dalam hal ini road map, tidak ada,” paparnya.

Indra menegaskan bahwa yang penting itu bukan berapa besar anggaran, tapi bagaimana anggaran itu bisa sesuai dengan apa yang direncanakan.

“Menurut saya, anggaran Rp81,5 triliun yang dinyatakan Mas Menteri sebagai anggaran untuk Kemendikbud, itu juga kebanyakan. Karena, apa yang dibuat? Karena kan di daerah juga dijalankan program yang sama. Duplikasi program dari pusat dengan anggaran dari daerah,” ucapnya.

Intinya, lanjut Indra, adalah bukan berapa persen Kemendikbud punya anggaran, tapi bagaimana anggaran itu diproyeksikan.

Policy maker-nya harus kuat. Desain utama dari pusatlah yang harusnya menjadi prioritas untuk dibenahi,” tandasnya.

Sebagaimana disampaikan, Mendikbud Nadiem Makarim, dari dana anggaran pendidikan sebesar Rp549 triliun, hanya sekitar 14 persen yang dikelola oleh Kemendikbud. Sisa anggaran disalurkan ke kementerian lainnya, instansi dan daerah.

Adapun rincian untuk anggaran Rp81,5 triliun yang dikelola Kemendikbud dibagikan menjadi program PAUD dan wajib belajar 12 tahun sebesar Rp11,8 triliun, pemajuan pelestarian bahasa dan kebudayaan Rp1,08 triliun, kualitas pengajaran dan pembelajaran Rp12,2 triliun, pendidikan tinggi Rp28,2 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi Rp4,6 triliun, serta dukungan manajemen Rp 23,4 triliun.

Lihat juga...