ATR/BPN Segera Kembalikan Fungsi Ketsmen Area di Kawasan Puncak

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN Sofyan Djalil menanggapi terkait longsor yang terjadi di wilayah Puncak Cianjur, Jawa Barat. Ia mengatakan fungsi ketsmen area wilayah setempat segera dikembalikan sebagaimana mestinya.

“Fungsi ketsmen area kawasan puncak akan dikembalikan sesuai fungsinya, hal itu dalam rangka mengatasi masalah banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek Punjur) dimana harus dilakukan dari hulu, tengah dan hilir,” ungkap Sofyan Djalil di Bekasi, Rabu (27/1/2021).

Dikatakan saat ini Kementerian ATR/BPN bersama kementerian lainnya telah menyiapkan sebuah paket yang sangat komprehensif dalam penanganan persoalan banjir di Jabodetabek Punjur. Dalam waktu dekat ia juga mengakui segera ke Puncak untuk melihat langsung penyebab banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah itu. Sehingga akar persoalan penyebabnya bisa terdeteksi

Menurutnya semua hutan-hutan ataupun kebun teh, di wilayah puncak Bogor-Cianjur, banyak berubah fungsi. Maka sebisa mungkin dikembalikan kepada fungsi ketsmen area. Tentunya harus dengan penyelesaian menyeluruh dengan pendekatan restorasi justice.

Kalo ga banyak sekali orang yang harus dihukum karena terlanjur melakukan kekeliruan terkait penggunaan tata ruang merubahan lahan milik negara menjadi tempat tertentu. Apa yang terjadi sekarang adalah keterlanjuran seperti berubahnya fungsi ketsmen area di Puncak, hingga berdampak pada banjir bandang,” tukasnya.

Penyelesaiannya melalui pendekatan harus menggunakan restorasi justice. Harapannya dalam beberapa tahun kedepan terjadi dengan komprehensif sesuai dengan aturan dan ada semacam blue print akan dimulai.

Dia mengakui bahwa saat ini banyak erjadi kekeliruan di masa lalu terkait alih fungsi peruntukan lahan atau perubahan dalam penggunaan fungsi tata ruang. Namun tandasnya ATR/BPN tidak akan mempersoalkan pelanggarannya. Tetapi pelaku pelanggaran akan diminta mengembalikan kepada fungsinya.

“Jika sudah diberi teguran tidak segera melakukan perbaikan atas kekeliruan yang dilakukan maka akan ada hukum tegas, seperti pidana sesuai aturan berlaku,” papar Sofyan Djalil.

Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa menyikapi keterlanjuran di republik ini, saat ini ada mekanisme hukum yang disebut dengan restorasi justice, artinya mengembalikan kondisi yang keliru kepada fungsi sebelumnya.

“Jadi kalo misalkan pidana menghukum orang, tapi restorasi justice sekarang diberlakukan dalam ranah hukum pidana. Jaksa agung kemarin bicara di DPR sekian banyak orang tidak dituntut karena dalam konsep restorasi justice,”ujarnya.

Oleh sebab itu semua kesalahan tata ruang, seperti alih fungsi lahan maka ATR/BPN tidak akan menggunakan hukum pidana kepada para pelakunya . Tapi itu selama mereka kolaboratif alias mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan fungsinya setelah ada teguran, untuk  selanjutnya tidak lagi ada pelanggaran.

Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono, yang ikut bersama ke Kota Bekasi dalam rangka meninjau pelanggaran tata ruang yang dilakukan oleh pengembang Grand Kota Bintang dengan mengubah badan kali hingga menjadi sempit mengakui  bahwa banyak perubahan alih fungsi lahan dilakukan berbagai pihak di Indonesia.

Ia mencontohkan beberapa waktu lalu seperti di wilayah saluran aliran Kali CBL yang dibongkar dan dikembalikan fungsinya setelah pemiliknya mengakui kesalahan oleh Kementerian PUPR.

“Banyak kejadian alih fungsi yang keliru sebenarnya, dan jika ditemukan maka akan dibongkar dengan meminta yang melakukan pembangunan di lahan yang tidak dibolehkan dalam aturan,” tandas Basuki.

Dia berharap ada kesadaran dari para pelaku usaha dengan kemudahan program yang diberikan pemerintah dalam berinvestasi. Tetapi tentunya harus melalui aturan mekanisme berlaku.

Lihat juga...