BPDPKS Permudah Syarat Pengajuan Dana Dukungan PSR

Editor: Koko Triarko

Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrahman, memberikan paparan dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (20/1/2021). –Foto: Amar Faizal Haidar

JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyederhanakan ketentuan pengajuan dukungan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dengan hanya mencanangkan dua syarat, pertama pekebun atau koperasi sawit memenuhi aspek legalitas kelembagaan, dan ke dua memenuhi aspek legalitas lahannya.

“Kalau dulu syaratnya ada 12 poin, kemudian turun menjadi 8 poin. Sekarang kita sederhanakan lagi menjadi 2 poin saja. Ini sebagai komitmen kami mendukung PSR dalam rangka menghadirkan perkebunan kelapa sawit yang berkualitas dan berkelanjutan, serta menghindari pembukaan lahan secara ilegal,” ujar Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrahman, dalam Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Eddy mengungkapkan, bahwa prosedur pengajuan dukungan dana PSR dimulai dengan cara mengajukan lahannya kepada Dinas Perkebunan daerah setempat, kemudian akan diverifikasi dan diteruskan ke Tim Terintegrasi Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian.

“Selanjutnya Ditjen Perkebunan melakukan finalisasi, dan akan menerbitkan surat ketetapan. Lalu, BPDPKS akan menyalurkan dana peremajaan kepada para pekebun, koperasi sawit sesuai ketetapan itu,” kata Eddy.

Ada pun dukungan yang diberikan oleh BPDPKS dalam program PSR kepada masing-masing pekebun sebesar Rp30 juta per hektare. Namun dibatasi maksimal 4 hektare per satu keluarga, sehingga dukungan dana yang disalurkan maksimal Rp120 juta.

“Dana PSR yang telah tersalurkan melalui BPDPKS sejak 2016-2020 adalah sebesar Rp5,32 triliun. Khusus di 2020 ini, BPDPKS menyalurkan dana sebesar Rp2,67 triliun untuk mendukung peremajaan kelapa sawit seluas 94,033 hektare lahan,” papar Eddy.

Sementara itu total lahan yang dananya sudah disalurkan sejak 2016-2020 oleh BPDPKS seluas 200,205 hektare, dengan jumlah pekebun 87.906 pekebun.

Di tempat yang sama, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, menyampaikan, bahwa program penyaluran dukungan dana PSR sejatinya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi masih jauh dari target yang telah ditetapkan Presiden Jokowi.

“Memang perkembangannya cukup bagus terkait peremajaan kelapa sawit ini. Kalau kita lihat dari 2016, luasan lahan yang diberikan dukungan dana peremajaan hanya terealisasi 250 hektare, di 2017 naik menjadi 2.932 hektare, 2018 naik 12.524 hektare, di 2019 naik 90.462 hektare, dan di 2020 mencapai 94.033 hektare,” jelasnya.

Presiden Joko Widodo telah menargetkan agar dalam tiga tahun Ditjen Perkebunan yang didukung oleh BPDPKS dapat melakukan peremajaan sawit rakyat seluas 500.000 hektare, atau rata-rata per tahun 180.000 hektare.

“Ini memang masih 51 persen. Tapi kita sudah siapkan langkah dan strateginya untuk di 2021, agar target bisa tercapai,” pungkas Kasdi Subagyono.

Lihat juga...