Distribusi Vaksin COVID-19 di Kalteng Melalui Darat dan Udara

Helikopter, berada di Bundaran Besar Palangka Raya, Kalteng saat pelepasan pendistribusian vaksin COVID-19, Sabtu (9/1/2021) – Foto Ant

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), mulai mendistribusikan 14.680 dosis vaksin COVID-19 ke seluruh kabupaten dan kota di daerah itu. Distribusi menggunakan sarana transportasi darat dan udara, dengan pengawalan oleh aparat berwenang.

“Pendistribusian vaksin COVID-19 di Kalteng mulai dilakukan hari ini melalui jalur darat dan udara,” kata Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, melalui Kepala Dinas Kesehatan Kalteng, Suyuti Syamsul, di Palangka Raya, Sabtu (9/1/2021).

Ada dua daerah yang pendistribusian vaksin melalui udara, Kabupaten Gunung Mas dan Murung Raya. Sedangkan untuk daerah lainnya melalui jalur darat, menggunakan truk pendingin. Sejak awal perencanaan, pendistribusian vaksin ke daerah lainnya juga menggunakan helikopter. Namun, karena terbatasnya jam terbang dan pertimbangan lain, maka hanya dua daerah yang diputuskan melalui udara.

“Pendistribusian vaksin ke kabupaten dan kota dibagi dalam beberapa gelombang. Selain menuju Gunung Mas dan Murung Raya yang melalui udara, hari ini melalui darat dikirim ke Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas, serta dilanjutkan daerah lainnya,” katanya.

Adapun proses vaksinasi, akan dilaksanakan setelah dikeluarkannya otorisasi penggunaan darurat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Vaksinasi dilakukan bertahap, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan dilakukan oleh vaksinator terlatih.

Untuk itu, pemprov telah memerintahkan kepada masing-masing pihak di kabupaten dan kota, usai vaksin datang agar tidak dibuka, hingga ada petunjuk lebih lanjut. “Kami akan buka dan distribusikan ke puskesmas dan klinik, setelah adanya otorisasi penggunaan darurat dari BPOM,” kata Suyuti Syamsul, yang juga Wakil Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kalteng.

Pemda terus menyosialisasikan, keberadaan vaksinasi untuk kepentingan bersama. Apabila telah disetujui BPOM, berarti aman dan efektif untuk digunakan. Mengenai adanya potensi penolakan vaksinasi, selain mengupayakan sosialisasi yang masif, ada aturan yang merujuk kepada undang-undang. ”Siapapun yang menghalangi upaya pencegahan wabah bisa diberikan sanksi pidana maupun denda,” tandas Suyuti Syamsul. (Ant)

Lihat juga...