DLH Bina Industri Tahu Terkait Sistem Pembuangan Limbah

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI — Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kota Bekasi, hari ini, Rabu (6/1/2020) kembali melakukan verifikasi dengan mengunjungi industri perajin tahu di wilayah Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati guna melakukan pembinaan.

Yanto pelaku industri tahu, mengaku siap mengikuti petunjuk dan arahan dari pemerintah terkait sistem IPAL dan lainnya, Rabu (6/1/2021). Foto: Muhammad Amin

Sebelumnya tim DLH melalui Gakum sudah meninjau beberapa lokasi perajin tahu seperti di Jatirasa, Jati Ranggon dan Jatimurni. Bahkan beberapa pengusaha sudah dipanggil diberi arahan terkait mekanisme sistem pembuangan limbah lokasi industri kerajinan tahu.

Verifikasi lapangan tersebut melibatkan Kasi Gakum, Kasi Pencemaran, UPTD Laboratorium, dan didampingi Lurah Jatirahayu Amirudin. Mereka langsung turun ke lokasi industri perajin tahu dan bertemua langsung dengan beberapa pengusaha.

“Verifikasi lapangan ini untuk melakukan pembinaan kepada para pelaku industri kerajinan tahu. Terakhirnya mereka itu harus membuat izin, Dinas LH akan mengarahkan mana yang kurang dan lainnya,” ungkap Ulfah Kasi Gakum LH Kota Bekasi dikonfirmasi Cendana News, usai melakukan verifikasi.

Tahapan selanjut para pelaku usaha kerajinan tahu tersebut akan dipanggil ke kantor DLH Kota Bekasi, untuk diberi arahan atau pembinaan secara menyeluruh seperti kekurangan dokumen dan lainnya. Kelengkapan dokumen sangat penting sehingga kedepan tidak ada kerisauan pelaku usaha dan dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab.

Di depan para pelaku usaha industri tahu di wilayah Jatirahayu, UPTD Laboratorium LH Kota Bekasi, Arif menjelaskan bahwa menyarankan para perajin tersebut bisa membuat IPAL komunal. Sehingga biaya operasionalnya tidak besar karena bisa ditanggung bersama.

“Dulu saya saat bertugas di LH Provinsi Lampung, menemukan kasus yang sama seperti ini. Kami menyarankan pelaku kerajinan tahu tersebut, untuk membuat IPAL komunal. Karena satu tempat biasanya terdiri dari beberapa industri yang berproduksi sama,”ungkap Arif.

Kesempatan itu dia juga menjelaskan bahwa jika dipertanyakan apakah limbah tahu berbahaya jawabannya jelas berbahaya terutama baunya. Jika tidak dirasakan sekarang kedepannya generasi penerus bisa merasakan jika dilakukan pembiaran tidak diperbaiki sistem pembuangan limbahnya.

“Fenomenal limbah industri tahu itu sendiri pada baunya. Limbah tahu memiliki karateristik organik jika ada IPAL akan terurai. Jika dibiarkan maka mengganggu kadar oksigen di sungai hingga menjadikan kada PH melampui ambang batas,”tukasnya.

Oleh karenanya dia menyarankan agar pelaku industri kerajinan tahu di wilayah Kota Bekasi, mengurus sistem limbah. Jika IPAL sudah terbentuk, UPTD LAB LH Kota Bekasi, siap membantu untuk melakukan pengujian.

Kesempatan itu Tim LH juga menjelaskan terkait proses perizinan suatu industri dalam pengurusan di LH Kota Bekasi, meliputi IMB, serta legalitas kegiatan usaha.

Tim Patroli Sungai LH Jabar, Maman Warman, yang ikut dalam verifikasi lapangan tersebut, mengaku pesimis industri tahu tersebut bisa keluar izinnya dengan melihat lokasi industri tepat berada di bibir sungai.

“Mendengar penjelasan dari LH Kota Bekasi, terkait perizinan, saya rasa sulit bisa mendapatkan izin. Karena hampir semua industri kerajinan tahu di wilayah Kota Bekasi menumpuk di satu tempat yakni bibir sungai alam. Itu tidak boleh ada izin jika ada di badan sungai biasanya,” tegas dia meminta rencana akan dipanggil ke kantor LH yang harus diperhatikan.

Sementara pengusaha tahu, Yanto, usai mendapat arahan dari Dinas LH Kota Bekasi, mengaku siap mengikuti petunjuk terkait IPAL dan lainnya.

“Sebagai pengusaha tentu kami siap, asalkan ada contohnya bagaimana sebagai acuan. Tentunya harus diiukti semua pelaku industri kerajinan tahu tidak tempat kami saja,” tukasnya.

Lihat juga...