Ekonom: Anggaran Kualitas Lingkungan di Indonesia Masih Rendah

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 16,7 triliun untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Anggaran ini tertuang dalam postur Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.

Anggaran ini suatu bentuk komitmen pemerintah pro go green dan ekologi, dalam upaya mengurangi gas rumah kaca yang berbasis dasar dari petrokimia, dan dipastikan itu karbon.

Terkait anggaran ini, Ekonom Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya menilai alokasi APBN untuk pelestarian lingkungan hidup tersebut masih rendah

“Anggaran rendah ini, tentu menjadi indikasi rendahnya semangat transformasi hijau pemerintah ke energi baru terbarukan (EBT),” ujar Berly kepada Cendana News, saat dihubungi Rabu (27/1/2021).

Ekonom Univeritas Indonesia (UI), Berly Martawardaya, pada diskusi webinar INDEF di Jakarta, Selasa (10/11/2020). -Foto: Sri Sugiarti

Lebih lanjut dia menjelaskan, alokasi untuk aktivitas Pembangunan Rendah Karbon (LCD) pada 2018 sebesar Rp 34,5 triliun atau 1,6 persen dari APBN. Setahun kemudian, alokasinya mengecil menjadi Rp 23,8 triliun atau 1,4 persen dari APBN.

Sehingga kata dia, transformasi sektor energi yang vital untuk mencapai target 23 persen EBT di bauran energi mendapat porsi lebih kecil.

Selain itu, tingginya ketergantungan pemakaian batu bara sebagai sumber energi, juga tercermin dari porsi batu bara dalam bauran energi primer pembangkit listrik yang mencapai 62,2 persen pada tahun 2019.

Diperkuat lagi dengan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020-2024. Yakni akan memproduksi batu bara terus meningkat.

Menurutnya, penggunaan batu bara di Indonesia paling tinggi di antara negara-negara di ASEAN. Sedangkan negara lain dapat berubah dengan meningkatkan lebih cepat.

Contohnya, sebut dia, negara Vietnam dalam setahun berhasil meningkatkan kapasitas penggunaan solar hingga 20 kali lipat. Begitu juga dengan Thailand, sebesar 4 kali lipat penggunaan solar dalam energi baurannya.

Sehingga menurut dia, di Indonesia berbeda dengan banyak negara komponen greennya. Ketika krisis 2009, contohnya negara Amerika Serikat (AS) yang dikenal kapitalis masih mengalokasi 9 persen untuk komponen green-nya.

Lihat juga...