Ekonom: Bangkitkan UMKM di Tengah Pandemi Perlu Pendampingan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Untuk membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19 diperlukan pendampingan dan subsidi dalam pemasaran sistem digitalisasi agar berdaya saing.

Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan, Indonesia masuk dalam sepuluh besar negara yang pertumbuhan e-commerce-nya tinggi mencapai 30 persen selama pandemi Covid-19.

“Pertumbuhan e-commerce Indonesia cukup bagus di angka 30 persen. Sementara rata-rata dunia pertumbuhan e-commerce hanya mencapai 18 persen,” ujar Bhima, pada webinar tentang UMKM di Jakarta, Selasa (19/1/2020).

Yang paling diuntungkan dari pertumbuhan tersebut adalah pelaku UMKM yang terdaftar di marketplace.

“Peran e-commerce dapat meningkatkan daya saing UMKM, baik di pasar domestik maupun global,” ujarnya.

Namun menurutnya, untuk masuk ke segmen ini pelaku UMKM perlu strategi jangan sampai terjadi burn out atau kondisi produk yang sejenis yang dipasarkan oleh UMKM lainnya.

Maka menurutnya, agar pelaku UMKM melek sistem digitalisasi dan dapat bangkit di tengah badai Covid-19, pemerintah harus meniru kebijakan yang dilakukan oleh Malaysia yang memberikan akses internet bagi UMKM.

Pemerintah harus memperbaiki akses internet khususnya di daerah tertinggal. Karena menurutnya, banyak UMKM di daerah yang ingin listing masuk ke marketplace tetapi terbatas akses internet menjadi kendala.

“Berikan 1 GB internet tiap hari pada UMKM, seperti yang dilakukan Malaysia,” tuturnya.

Kebijakan lainnya adalah pemerintah harus memberikan subsidi ongkos kirim produk bagi pelaku UMKM yang bergabung di platfrom digital atau marketplace.

Selanjutnya berilah bantuan dan pendampingan pada UMKM agar melek pasar digital. Karena sekarang ini hal tersebut, yang dapat menolong kebangkitan UMKM hingga akhir tahun 2021.

Yakni bagaimana UMKM tersebut bisa didampingi dalam tehnik digitalisasi. Sehingga mereka bisa bersaing dan berkompetisi di platform digital untuk berjualan.

“Sistem ini, UMKM perlu pendampingan dari kementerian dan lembaga serta stakeholder,” ujarnya.

Jika kapasitas dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) terbatas, maka diperlukan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti perbankan.

Tentu kata dia, pendampingan perbankan itu tidak sebatas hanya menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), atau menstranfer bantuan bansos (bansos) produktif program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada UMKM penerima. Tatapi harus mampu menggerakkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di perbankan untuk melakukan pendampingan.

Terpenting lagi tambah dia, BUMN harus lebih berperan sebagai agregator, yang menyerap produk UMKM untuk dipasarkan di pasar global.

“Kita punya Sarinah, diharapkan kedepan bisa jadi agregator yang lebih banyak menyerah produk UMKM ke pasar ekspor,” ujarnya.

Terkait penyaluran KUR juga menurutnya, harus dipertajam pada UMKM yang inovatif dan produktif. “Artinya, segmen ini harus lebih besar dibandingkan KUR yang sifatnya sektor jasa,” pungkasnya.

Lihat juga...