‘Food Estate’ Solusi Ketahanan Pangan Jangka Panjang

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pengembangan food estate atau lumbung pangan menjadi agenda prioritas pemerintah di tahun 2021. Program itu diklaim mampu menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan, bahwa ketersediaan pangan adalah tantangan serius yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa mendatang, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang diprediksi meningkat signifikan.

“Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan terus bertambah, hingga tahun 2030 populasi penduduk Indonesia diprediksi akan mencapai 305 juta jiwa. Kenyataan tersebut, menimbulkan konsekuensi tersendiri khususnya dalam menyediakan rantai ketersediaan pangan dalam waktu yang panjang,” ujar Suharso dalam keterangan tertulis yang diterima Cendana News, Senin (11/1/2021).

Selain peningkatan jumlah penduduk, Suharso menyatakan, bahwa ketahanan pangan nasional juga dihadapkan oleh tantangan bencana alam yang disebabkan masalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem.

“Sebetulnya, sebagai negara tropis, Indonesia memiliki potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri, namun seringkali terdapat hambatan tak terduga yang dapat mempengaruhi produksi pangan di tanah air seperti perubahan iklim dan cuaca ekstrem,” tandasnya.

Atas dasar itulah, pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan mengembangkan food estate, yang merupakan kawasan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan terintegrasi dalam satu kawasan yang sama.

“Wilayah yang telah dibidik untuk mengembangkan food estate adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Papua. Food estate dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pangan yang melimpah dengan harga yang murah,” papar Suharso.

Pertanian sebagai sektor utama dalam menyediakan pangan, selain dituntut mampu menciptakan ketersediaan dalam jangka panjang juga dituntut untuk menghasilkan pangan yang beragam. Karena dalam membentuk generasi yang berkualitas diperlukan berbagai gizi yang harus dipenuhi.

“Terakhir, edukasi dalam memanfaatkan pangan yang beragam perlu dikuatkan kepada masyarakat agar terhindar dari gizi buruk dan stunting. Semoga ketersediaan pangan yang berlimpah dapat menghindarkan masyarakat dari kelaparan dan dapat mempermudah akses finansial masyarakat dalam mencukupi gizi harian,” jelas Suharso.

Perhatian mengenai ketahan pangan nasional juga telah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden mengimbau agar pemerintah daerah dapat bersinergi merealisasikan program food estate khususnya dalam mempercepat perizinan.

“Gubernur yang provinsinya, di wilayahnya ada pembangunan food estate agar percepat terhadap perizinan,” ujar Presiden Joko Widodo di dalam keterangan pers yang sama.

Selanjutnya, Jokowi menyinggung berkenaan dengan indeks ketahanan pangan global, di mana Indonesia menempati urutan ke 69 dari 113 negara.

“Meskipun posisi tersebut tidak mengindikasikan angka kerentanan pangan dalam skala nasional, namun kita tetap harus siap-siaga dalam menyediakan pasokan makanan, khususnya dalam mengantisipasi stok dalam menghadapi bencana,” tukas Jokowi.

Lihat juga...