Fungsi Kesehatan Serap 8,3 Persen dari Total Belanja Perpajakan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan kembali melaporkan hasil belanja perpajakan di tahun 2019 sebesar Rp257,2 triliun, atau sekitar 1,62 persen PDB. Dari total anggaran tersebut, 8,3 persen nya diserap untuk fungsi kesehatan.

“Hal ini mengafirmasi besarnya dukungan pemerintah untuk bidang-bidang prioritas, sebagai tambahan atas sisi alokasi belanja negara yang besar dalam fungsi APBN,” ujar Kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu dalam keterangan tertulis yang diterima Cendana News, Jumat (1/1/2021).

Serapan belanja perpajakan untuk fungsi kesehatan pada tahun 2019 itu tercatat masih jauh bila dibandingkan dengan serapan pada fungsi ekonomi yaitu sebesar Rp152,1 triliun atau 59,1 persen dari total belanja perpajakan. Kemudian disusul dengan pelayanan umum dan perlindungan sosial masing-masing 12,9 persen dan 11,6 persen. Serta fungsi pendidikan 5,7 persen.

“Kami perkirakan di tahun 2020 ini, dengan adanya pandemi Covid-19, serapan belanja perpajakan untuk fungsi kesehatan akan mengalami peningkatan signifikan. Akan kami publikasikan nanti laporannya kepada publik, sehingga semua menjadi transparan dan akuntabel,” kata Febrio.

Lebih lanjut, dengan meningkatnya intensitas pemberian insentif perpajakan maka semakin menegaskan perlunya akuntabilitas terhadap pelaporan dan pengawasannya, untuk memberikan gambaran kemampuan riil pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara.

“Keseluruhan nilai belanja perpajakan yang diberikan pada tahun 2020 tersebut akan dilaporkan secara lengkap dalam Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2020, yang akan diterbitkan di tahun 2021 nanti,” tandas Febrio.

Perlu diketahui, bahwa belanja perpajakan secara umum adalah potensi penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan dalam suatu tahun tertentu sebagai akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari ketentuan perpajakan umum (benchmark tax system).

“Ketentuan khusus tersebut antara lain dalam bentuk pajak tidak terutang, pajak dibebaskan, pengurangan tarif pajak, dan sebagainya yang berpotensi mengurangi penerimaan negara (revenue forgone),” jelas Febrio.

Selain dari segi fungsi, belanja perpajakan juga ditinjau dari sisi jenis pajak. Menurut Febrio, bagian terbesar belanja perpajakan pada tahun 2019 berasal dari PPN dan PPnBM yaitu sebesar Rp166,9 triliun atau 64,9 persen dari total estimasi belanja perpajakan.

“Sebagian besar belanja perpajakan PPN dan PPnBM ini terkait dengan upaya pengurangan beban pajak pengusaha kecil. Sedangkan berdasarkan penerimanya, belanja perpajakan dimanfaatkan oleh dunia usaha (50,9 persen) dan rumah tangga (49,1 persen),” paparnya.

Di dalam keterangan pers yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan, bahwa konsistensi dan peningkatan kualitas publikasi Laporan Belanja Perpajakan merupakan langkah awal untuk meningkatkan kualitas kebijakan fiskal di bidang perpajakan.

“Ini sejalan dengan reformasi perpajakan yang terus kami lakukan dalam rangka meningkatkan kinerja penerimaan perpajakan, evaluasi efektivitas kebijakan belanja perpajakan merupakan hal yang penting untuk dilakukan,” tegas Menkeu.

Publikasi laporan belanja perpajakan diharapkan dapat melengkapi informasi yang diperlukan dalam proses evaluasi, baik yang dilakukan oleh internal pemerintah maupun pihak eksternal baik dari akademisi maupun masyarakat luas.

“Saya mengharapkan laporan ini dapat terus dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan. Dengan memahami laporan ini, masyarakat luas dan dunia usaha dapat turut serta mengawasi pemanfaatan dari berbagai insentif perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” pungkas Menkeu.

Lihat juga...