Ganjar: Penerapan PPKM Dipastikan Pengaruhi Beragam Sektor di Jateng

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang sebelumnya disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali, pada 11-25 Januari 2021 mendatang, dipastikan memberi dampak negatif, terutama dari segi perekonomian.

Terlebih dengan adanya pembatasan tersebut, berimbas pada pengurangan waktu operasional usaha seperti mal atau pusat perbelanjaan hingga 19.00 WIB. Untuk restoran, jumlah tamu dibatasi maksimal 25 persen dari kapasitas. Demikian juga pembatasan lainnya di seluruh sektor, termasuk pariwisata.

“Memang kita harus ambil skala prioritas, mau jalan dua-duanya, ekonomi meningkat, pandemi turun, agak sulit. Sebab kalau kemudian kita bicara covid-19, harus kita tekan, terus kemudian ekonomi tinggi, terlalu ideal dalam konteks hari ini,” papar Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dalam diskusi yang diadakan Satgas Covid-19 pusat, secara daring, Kamis (7/1/2021).

Dipastikan dengan adanya pembatasan, pasti akan berdampak pada sektor ekonomi, yang mencakup banyak aspek. “Jika sebelumnya berdagang sehari dapat 100 ribu, kemudian dengan adanya pembatasan hanya dapat Rp 20 ribu. Ini memang menjadi resiko yang harus kita ambil dan harus ikhlas,” terangnya.

Saat ini, edukasi yang dilakukan dengan mengajak pelaku ekonomi untuk tetap beraktivitas namun dengan membangun ekosistem baru. Dalam hal ini dengan memanfaatkan online.

“Termasuk di sektor pariwisata, mohon maaf, tentu akan rugi. Itu kita omongkan. Kita jangan tipu-tipu. Sebab kalau kemudian ‘tenang ya anda masih akan oke’, enggak mungkin. Ini resiko yang harus kita ambil,” tegas Ganjar.

Dirinya mencontohkan dalam penerapan pembatasan pariwisata, dirinya meminta hanya 30 persen dari total kapasitas pengunjung, yang diperbolehkan.

Ganjar mengatakan, di masa pandemi seperti ini dibutuhkan pengorbanan dari seluruh komponen. Apalagi, masyarakat Indonesia sudah ‘belajar’ selama setahun terkait pandemi covid-19.

“Andaikata, seluruh masyarakat mampu disiplin dalam penerapan prokes selama selama 2 x 14 hari. Bisa jadi angka covid-19 bisa jauh ditekan, sehingga seluruh kepentingan bisa berjalan kembali,” tandasnya.

Terpisah, Walikota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan, pemberlakuan PPKM oleh pemerintah pusat di Kota Semarang, tidak menjadi persoalan, sebab saat ini pihaknya juga masih menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

“Kami akan mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat, melalui revisi Perwal (Peraturan Walikota-red) PKM. Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah diatur dalam PKM, namun akan kita sesuaikan dalam dua minggu kedepan, dari 11 -25 Januari 2021,” terangnya.

Selain, kebijakan work from home (WFH) akan diberlakukan 75 persen dari sebelumnya hanya 50 persen, hingga penetapan pembelajaran di tingkat dasar hingga menengah secara daring, pihaknya juga membatasi jam operasional pusat perbelanjaan, restoran, pedagang kaki lima hingga pusat hiburan.

“Pusat perbelanjaan atau mall disepakati buka mulai pagi hingga pukul 19.00 WIB. Sedangkan restoran, tempat hiburan, dan pedagang kaki lima (PKL), kalau pemerintah pusat minta hingga pukul 19.00 WIB, kita ambil kebijakan masih diberi toleransi buka hingga pukul 21.00 WIB,” tandasnya.

Termasuk juga dalam pembatasan kapasitas pengunjung, Walikota Semarang sedikit berbeda dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang hanya memperbolehkan maksimal 25 persen. “Kami mengambil kebijakan kapasitas maksimal 50 persen. Tentu saja dengan penerapan prokes, harus jaga jarak,” jelasnya.

Pembatasan kapasitas maksimal 50 persen, juga berlaku pada rumah ibadah, hingga tempat wisata. Hal tersebut juga sesuai dengan Perwal PKM yang masih berlaku sampai saat ini.

“Di bidang konstruksi, kita masih memperbolehkan tetap beroperasi, namun dengan protokol kesehatan ketat. Sementara itu, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya kita hentikan selama dua pekan kedepan. Termasuk kegiatan seminar, dialog, diskusi, ditunda,” lanjutnya.

Lalu bagaimana dengan masyarakat yang ingin menikah pada saat PPKM berlangsung? Hendi, panggilan akrab Walikota Semarang, memastikan pelaksanaan pernikahan diperbolehkan.

“Hanya saja, izin diberikan untuk proses akad nikah, sementara untuk pesta pernikahannya untuk sementara kita minta ditunda,” tambahnya.

Selama pelaksanaan PPKM, pihaknya juga akan menutup sembilan ruas jalan, mulai dari pukul 21.00 WIB – 06.00 WIB. Upaya itu untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga diharapkan angka penyebaran covid-19 dapat ditekan.

“Seluruh aturan baru ini, sedang kita susun, dalam 1-2 hari ini kita harapkan bisa segera dituangkan dalam revisi Perwal PKM. Kita berharap seluruh masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder lainnya, dapat menerapkan kebijakan ini,” tandasnya.

Lihat juga...