Harga Pupuk Bersubsidi Naik, Petani Diminta Berhemat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURBALINGGA – Memasuki awal tahun 2021, para petani dihadapkan pada kenaikan harga pupuk bersubsidi yang kisarannya cukup besar yaitu kisaran Rp 300 hingga Rp 450 per kilogram. Sehingga para petani di Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat lebih menghemat penggunaan pupuk, supaya biaya produksi tidak membengkak.

Kepada Dinas Pertanian (Dinpertan) Kabupaten Purbalingga, Mukodam, mengatakan, kenaikan harga pupuk bersubsdi pada awal tahun ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020 pada tanggal 30 Desember 2020 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

Kepala Dinas Pertanian (Dinpertan) Kabupaten Purbalingga, Mukodam, dijumpai di kantornya, Senin (4/1/2021). Foto: Hermiana E. Effendi

“Peraturan menterinya sudah turun dan ada kenaikan harga pupuk bersubsidi tahun ini. Jadi petani harus pandai-pandai berhemat dan menggunakan pupuk secukupnya. Jangan berlebihan karena akan menambah biaya,” katanya, Senin (4/1/2021).

Lebih lanjut Mukodam menjelaskan, dalam peraturan menteri pertanian tersebut disebutkan, untuk harga pupuk Urea per kilogram Rp 2.250 atau per karung Rp 112.500.

Sebelumnya harga pupuk urea hanya Rp 1.800 per kilogram, sehingga ada kenaikan harga Rp 450 per kilogramnya. Kemudian untuk pupuk ZA tahun ini harganya Rp 1.700 per kilogram atau Rp 85.000 per karung. Tahun lalu harga pupuk ZA hanya Rp 1.400 per kilogram, sehingga ada kenaikan harga Rp 300 per kilogramnya.

Sedangkan untuk pupuk SP-36, tahun lalu harganya Rp 2.000 per kilogram dan tahun ini naik menjadi Rp 2.400 per kilogram atau Rp 120.000 per karung. Untuk pupuk NPK tidak mengalami kenaikan yaitu tetap seharga Rp 2.300 per kilogram atau Rp 115.000 per karung. Dan pupuk jenis petroganik Rp 800 per kilogram atau Rp 32.000 per karung.

Mukodam menegaskan, HET pupuk bersubsidi terbaru ini berlaku untuk pembelian petani di tingkat pengecer resmi, dalam bentuk kartu tani atau pun menggunakan uang tunai.

Pupuk bersubsidi tersebut, diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem e-RDKK (elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok) dan memiliki kartu tani dengan lahan kepemilikan maksimal 2 hektare.

Sementara itu, salah satu petani Purbalingga, Sukirman mengatakan, kenaikan harga pupuk bersubsidi, berapa pun nilainya akan memberatkan petani. Karena biaya produksi otomatis meningkat untuk pembeian pupuk. Padahal kebutuhan pupuk untuk satu kali masa tanam cukup banyak.

Guna mengatasi kenaikan harga pupuk bersubsidi tersebut, salah satu cara yang bisa ditempuh yaitu dengan memperbanyak penggunaan pupuk organik yang diolah sendiri.

“Sekarang saatnya kita memperbanyak pupuk produksi sendiri yang lebih ramah lingkungan dan murah,” tuturnya.

Lihat juga...