Honor Bansos Ribuan Guru Swasta di Bekasi Masih Belum Jelas

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI — Harapan ribuan guru non-PNS di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk mendapatkan bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah daerah sampai sekarang belum ada kepastian.  Padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, melalui Asisten Daerah 1 dan disaksikan banyak perwakilan guru swasta pada September 2020 lalu telah mengabulkan tuntutan sebesar Rp200 ribu perbulan.

“Kami pernah berjuang, melalui aksi untuk mendapatkan Bansos bagi guru dibawah yayasan swasta. Pihak pemerintah sudah mengabulkan tuntutan guru swasta. Tapi selama 2020 lalu, belum ada satupun yang cair, padahal semua persyaratan sudah dipenuhi,” ungkap Komaruddin Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bekasi, kepada Cendana News, Senin (11/1/2021).

Dampaknya lanjut dia, banyak guru swasta mempertanyakan kepada dirinya terkait realisasi dari pemerintah yang telah mengabulkan tuntutan guru swasta di bawah BMPS untuk mendapat bantuan sosial selama empat bulan karena saat ini sudah mausk 2021.

“Wajar mereka (Guru swasta-ed) bertanya karena tahun lalu, mereka beramai-ramai buka rekening BJB untuk mendapatkan bantuan. Bahkan sampai membludak bank karena antusias guru membuka rekening. Sekarang rekening sudah jadi, bantuan masih nol,” tegas Ketua PCNU Kabupaten Bekasi ini.

Menurutnya BMPS sudah berusaha melakukan pendekatan baik kepada Dinas Pendidikan, Asda 1, Bappeda dan Bupati Kabupaten Bekasi sendiri tapi jawabannya belum ada kepastian, bahkan belum ada pembahasan khusus terkait bantuan sosial bagi ribuan guru non-PNS itu sendiri.

“Ini kan aneh, Pemda saat pertemuan langsung sudah menyanggupi tuntutan guru swasta untuk mendapatkan Bansos akibat pandemi Covid-19. Setelah guru bergembira dan berharap ternyata realisasinya nihil. Bantuan sosial bagi guru swasta selama tahun 2020 kosong, sekarang 2021 tapi masih belum ada kejelasan,”tukasnya.

Dia mengingatkan bahwa pada pertemuan September 2020 lalu secara lisan Pemerintah Daerah yang diwakili beberapa perwakilan seperti Asda 1, Dinas Pendidikan dan lainnya secara lisan menjanjikan akan ada alokasikan kepada guru yang terdampak pandemi covid-19, dengan alokasi dana Rp200 ribu untuk pembelian sembako selama empat bulan totalnya mencapai Rp800 ribu/guru.

Bantuan tersebut dari dinas sosial, hingga akhir tahun ditanya bagaimana tindak lanjutnya dinas terkait saling lempar. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan jelasnya saat ditanya terkait Bansos bagi guru swasta di jawab belum ada arahan dari pimpinan.

Dia minta Bupati ataupun Sekda di Kabupaten Bekasi bisa mendorong agar guru non-PNS di Kabupaten Bekasi bisa sedikit mendapatkan berkat alokasi dana dari daerah yang belum direalisasikan sejak tahun lalu.

Adapun pengajuan guru non-PNS yang telah diajukan BMPS sejak tahun 2020 lalu jumlah mencapai 11 ribu terdiri dari guru PAUD, TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Mereka merupakan dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten.

“11 ribuan guru non-PNS tersebut yang diajukan sebenarnya di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Harusnya bisa menjadi perhatian. Karena ini termasuk kewajiban Pemda untuk mengakomodir para guru non-PNS atau Swasta dibawah naungan yayasan,” pungkasnya mengaku proposal sudah masuk dua kali.

Lihat juga...