Hutan di Aceh Barat Rusak Karena Penambangan Emas Ilegal

Foto udara area bekas lubang galian tambang emas ilegal di kawasan Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Jumat (15/1/2021) – Foto Dok Ant

MEULABOH – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mencatat, seluas 5.000 hektare hutan lindung yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Barat rusak. Kerusakan sejak kurun lima tahun terakhir tersebut akibat maraknya aktivitas tambang emas ilegal.

“Menurut perkiraan kami, ada sekitar 5.000 hektare lahan hutan di Aceh Barat yang rusak akibat aktivitas tambang emas secara ilegal,” kata Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, di Meulaboh, Sabtu (16/1/2021).

Berdasarkan hitungan (estimasi) yang dilakukan lembaga tersebut, satu unit alat berat jenis exavator, mampu melakukan penggalian lahan antara empat hingga lima hektare. Sementara jumlah alat berat yang saat ini diduga masih beroperasi di sejumlah lokasi tambang ilegal seperti di Kecamatan Sungai Mas, Panton Reue, Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, diperkirakan mencapai 100 unit di setiap harinya. “Kami menduga ada sekitar 100 unit alat berat yang aktif melakukan tambang ilegal di pedalaman Aceh Barat,” tambah Muhammad Nur.

Untuk itu pihaknya berharap, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum di Kabupaten Aceh Barat, segera menghentikan aktivitas penambangan ilegal tersebut. Hal itu dibutuhkan, untuk menyelamatkan lingkungan, dan hutan lindung dari ancaman kerusakan.

Bentuk penertiban yang diinginkan Walhi Aceh adalah, penghentian secara total aktivitas tambang ilegal emas di kawasan hutan, termasuk hutan lindung di Kabupaten Aceh Barat. Sehingga aktivitas tersebut tidak lagi beroperasi sama sekali. Di sisi lain, pihaknya juga mendesak kepada pemerintah daerah di Aceh, yang memiliki potensi lahan pertambangan, agar segera menjalankan Instruksi Gubernur Aceh Nomor: 12/INSTR/2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Aceh tanggal 23 Desember 2020.

Ada-pun salah satu poin penting dalam Instruksi Gubernur Aceh tersebut adalah, para bupati atau wali kota se-Aceh memberikan rekomendasi perizinan berusaha yang berkaitan dengan pengelolaan mineral dan batu bara, di wilayah kabupaten dan kota, sesuai dengan pemanfaatan tata ruang wilayah kabupaten dan kota, dan wilayah hukum pertambangan.

Di dalam instruksi tersebut, para bupati dan wali kota mempersiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang berada di luar kawasan hutan, untuk diusulkan penetapan dalam wilayah pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Gubernur Aceh dalam instruksi dimaksud juga meminta kepada bupati dan wali kota se-Aceh, agar melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan, terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak memiliki izin atau ilegal di wilayah yang menjadi kewenangannya. (Ant)

Lihat juga...