Informasi Dini Berbasis Dampak, Upaya Mitigasi Bencana di Indonesia

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Tercatat selama tahun 2020 terjadi 2.925 bencana yang menyebabkan lebih dari 6 juta orang harus mengungsi dan 370 orang meninggal dunia. Jelas, masyarakat saat ini membutuhkan bukan hanya suatu peringatan dini akan bencana itu sendiri. Tapi juga peringatan dini yang menyertakan informasi terkait dampak dari bencana tersebut dan sistem mitigasi bencana.

Kapus Meteorologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) A. Fachri Radjab, SSi, MSi, menjelaskan bahwa kondisi iklim di Indonesia memang berpotensi untuk rawan bencana.

“Kalau kita lihat, sepanjang tahun di Indonesia pasti ada potensi bencana. Dan sifatnya berulang. Sehingga bisa diprakirakan berdasarkan beberapa data yang sudah tersedia dan membentuk suatu sistem peringatan dini berbasis dampak,” kata Fachri dalam diskusi online tentang La Nina, Rabu (6/1/2021).

Desember Januari Februari (DJF) merupakan rangkaian bulan rawan banjir, longsor dan gelombang tinggi. Maret April Mei (MAM) rawan akan puting beliung, petir dan hujan es. Juni Juli Agustus (JJA) rawan akan kekeringan, karhutla dan gelombang tinggi. September Oktober November (SON) rawan puting beliung, petir dan hujan es.

Siklus bencana di Indonesia berbasis bulan berjalan selama periode setahun yang disampaikan Fachri, dalam diskusi online, Rabu (6/1/2021) – Foto: Ranny Supusepa

“Kondisi tersebut merupakan kondisi yang umum terjadi di seluruh Indonesia. Walaupun masing-masing daerah memiliki karakteristiknya sendiri,” ucapnya.

Oleh karena itu, BMKG secara terus menerus melakukan penyempurnaan sistem informasi kepada masyarakat. Yang tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang waspada akan potensi bencana di daerahnya sehingga mampu untuk melakukan mitigasi bencana baik secara mandiri maupun bersinergi dengan stakeholder terkait.

“Saat ini, dengan membuka website BMKG maka masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi secara lengkap tentang bencana dan daerah mana yang terdampak. BMKG saat ini mengeluarkan Impact Based Forecast, yaitu suatu layanan prakiraan cuaca dan apa dampaknya bagi masyarakat,” kata Fachri.

Sebagai contoh, kasus banjir di Aceh tanggal 5 Desember 2020, yang peringatan dininya sudah dikeluarkan pada tanggal 4 Desember dengan poligon berwarna oranye.

“Kalau poligon itu diklik, maka akan muncul tulisan kategori 8. Yang kalau dalam informasi box akan dijelaskan bahwa kategori 8 ini risikonya cukup tinggi. Dan untuk dampaknya, bisa langsung dicek dengan meng-klik kotak info dampak, yang memberikan informasi daerah yang tercakup hingga level kecamatan,” urainya.

Dengan menyajikan data ini, Fachri mengharapkan agar masyarakat dan kementerian atau lembaga terkait bisa memanfaatkannya baik untuk melakukan pencegahan maupun menurunkan risiko hingga seminimal mungkin.

“Kami di BMKG ini kan hulunya. Yang memberikan informasi awal yang bersifat multilayer period. Artinya, informasi dari jangka pendek hingga jangka panjang. Tinggal sinergi dari kementerian atau lembaga untuk mewujudkan zero victim dengan menyusun rencana aksi lintas sektoral dan kebijakan masing-masing instansi,” ujarnya.

Direktur Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dra. Eny Supartini, MM menjelaskan sepanjang tahun 2020, mayoritas bencana yang terjadi adalah dari sektor hidrometrologi.

Direktur Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dra. Eny Supartini, MM saat menjelaskan tentang bencana yang terjadi di Indonesia sepanjang 2020, dalam diskusi online, Rabu (6/1/2021) – Foto: Ranny Supusepa

“Mayoritas itu, banjir sebanyak 1.065 dan longsor 572. Karena itu perlu penyempurnaan dalam upaya pencegahan bencana,” kata Eny dalam kesempatan yang sama.

Ia menyatakan, perlu penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga serta diseminasi yang menjangkau masyarakat secara inklusif maupun persiapan program evakuasi lengkap.

“Peningkatan kapasitas dan koordinasi lintas sektor harus dilakukan semua pihak. Baik yang di lapangan, seperti relawan atau pun kementerian/lembaga, juga dari kalangan akademisi, pakar kebencanaan maupun media massa. Sehingga literasi bencana ini mencakup ke semua lini masyarakat dan terbentuklah yang namanya masyarakat tangguh bencana,” pungkasnya.

Lihat juga...