Ini Alasan Mengapa Asesmen Nasional Harus Ditunda

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Rencana pemerintah untuk memberlakukan Asesmen Nasional (AN) sebagai bentuk penilaian kompetensi sekolah pada bulan April-Mei 2021 ini dianggap tidak tepat. Selain masih banyak para pelaku pendidikan dan masyarakat yang belum memahami, juga karena payung hukumnya belum jelas.

Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Agus Sartono saat menjelaskan terkait Asesmen Nasional dalam diskusi online pendidikan, Kamis (7/1/2021) – Foto Ranny Supusepa

Deputi bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Agus Sartono menyatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan AN ini apakah sudah tepat atau belum.

“Pertimbangannya selama pandemi ini proses pembelajaran belum sempurna. Sehingga apakah sudah tepat ingin dilaksanakan pada akhir tahun ajaran ini?,” kata Agus dalam diskusi online pendidikan, Kamis (7/1/2021).

Ditambah dengan kepastian hukumnya yang menurut Agus sedang dalam proses penyusunan PP untuk masuk dalam program 2021.

“Jika selesainya April 2021, kapan sosialisasinya dilaksanakan?. Terbukti pemahaman masyarakat masih kurang. Bahkan di sektor para pendidik dan pemangku kepentingan institusi pendidikan saja belum sepenuhnya memahami prosesnya,” ucap Agus.

Ia menyatakan, jika AN ini tidak berkaitan dengan untuk kelulusan, tidak perlu dipaksakan untuk diberlakukan pada bulan Mei 2021.

Selain masalah waktu, Agus juga mempertanyakan jumlah sampling yang diambil apakah dapat mewakili kompetensi sekolah.

“Kalau sampling 20 siswa dari 50 total murid dengan 20 siswa dari total 2.000 murid apakah hasilnya akan bisa sama-sama mewakili kompetensi sekolah?,” ujarnya lagi.

Agus menekankan butuh effort khusus dalam memilih siswa yang menjadi sampling.

“Karena harus dipastikan bisa menjangkau 600 ribu satuan pendidikan dan memberikan hasil yang reliable. Intinya, saya imbau AN ini dimatangkan dulu, masih banyak bolongnya,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah, SE, MM, yang meminta agar pelaksanaan AN dilakukan setelah masalah payung hukumnya diselesaikan terlebih dahulu.

“Kalau belum, jangan menyalahkan adanya bias di lapangan,” kata Ferdi, dalam kesempatan yang sama.

Ia juga menyatakan Mendikbud juga harus menyampaikan kejelasan mengenai AN ini. Karena saat Anggaran 2021, yang disampaikan adalah AKM bukan AN.

Ferdi menyatakan apa yang disampaikan oleh para praktisi pendidikan, merupakan upaya untuk saling mengingatkan pada Mendikbud yang progresif revolusioner.

Lihat juga...